Hibah dan Bansos Terkait RPJMD Tetap Diperjuangkan

- Jumat, 6 Maret 2015 | 19:19 WIB

“Untuk hibah yang masih kita coba perjuangkan untuk tetap ada di APBD adalah berbentuk barang untuk masyarakat. Seperti, ban­tuan beras untuk panti, insentif untuk walinagari, bantuan hibah untuk masyarakat petani dan nelayan,” kata Zaenuddin.

Dikatakan Zaenuddin, sebe­lumnya Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, hasil evaluasi APBD Sumbar 2015 belum dijawab secara tertulis oleh Kemendagri, hanya saja sejumlah pos anggaran yang dapat selamat tersebut dida­patkan Pemprov Sumbar dari informasi lisan yang disampaikan Kemendagri, landasannya, tetap undang-undang.

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, pada rapat terakhirnya dengan Mendagri, Pemprov sudah diberi kepastian mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Hanya saja, belum ada surat resmi yang dikirim oleh Kemendagri ke Pemprov Sumbar.

Anggaran yang sebelumnya dinyatakan dilarang, kini diper­bolehkan. Diantaranya, dana wa­linagari Rp1 juta per bulan. Selanjutnya, anggaran lain yang juga dibolehkan yakni, safari Ramadhan. Karena, kegiatan ini adalah yang sudah mentradisi di Sumbar. Bahkan, kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh Gubernur, lintas lembaga juga diikutsertakan. (h/mg-isr)

Editor: Administrator

Terkini

Perumda AM Padang Buka Pendaftaran MBR 2022

Minggu, 26 September 2021 | 07:28 WIB

Kemenko Marves Segera Siapkan DED TPA Aia Dingin Padang

Sabtu, 25 September 2021 | 12:30 WIB

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB
X