Pemimpin Sumbar Mesti Tinggalkan Jejak Tauladan

- Minggu, 8 Maret 2015 | 20:01 WIB

Pertama,  meninggalkan jejak kepemimpinan yang dapat ditauladani dan berintegrasi. Kedua, mewujudkan secara riil kondisi hidup masyarakat yang lebih baik. Ketiga, menja­lankan fungsi kepemimpinan yang transparan, akuntable dan tidak koruptif dalam berbagai aspek. Keempat, menjalankan pembangunan berbasis kebudayaan. Kelima, mendorong dan memberi peluang yang luas bagi generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas, produktifitas, dan kemandirian.

Kegiatan Silaturrahim dan Dialog Kerja Kebudayaan LSM se-Sumbar tersebut dilaksanakan selama dua hari, Sabtu-Minggu (7-8/3) di Auditorium Gubernuran Sumbar di Padang.

Sebagaimana relis yang diterima Haluan dari Ketua LAI, Yulia Agusta, Minggu (8/3) petisi tersebut lahir dari keprihatinan yang menda­lam dari para pegiat LSM selaku rakyat Sumatera Barat atas kondisi-kondisi yang telah dan sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan di wilayah Sumatera Barat.

Kondisi yang memprihatinkan di Sumatera Barat saat ini; pertama, etos kepemimpinan yang belum memperlihatkan secara nyata telah membawa perubahan kehidupan masyarakat, belum mengembangkan kepemimpinan di segala bidang kehidupan, dan tidak sepenuhnya mendapatkan pengakuan/diterima masyarakat.

Kedua, Kekeliruan menafsirkan budaya birokrasi sehingga perilaku tidak disiplin, mental korup, dan budaya berpikir negatif kini menjadi kebiasaan; membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan etika budaya, kini menjadi pilihan oleh banyak pemimpin. Budaya Birokrasi seha­rusnya menjadi pondasi bagi tumbuh suburnya dunia pemikiran,  semes­tinya dapat berkontribusi dalam membangun tata kehidupan sosial yang lebih berkeadaban.

Ketiga, kesan bahwa para peme­gang kekuasan sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar pembangunan berbasis kebudayaan di mana masya­rakat adalah subyek sekaligus pemi­lik dari agenda kerja pembangunan itu sendiri. Pembangunan menge­sankan tidak lagi berdiri di atas kepentingan masyarakat, tetapi lebih berorientasi kepada kepentingan kekuasaan dan golongan.

Keempat, tidak cukup bukti adanya komitmen yang kuat para wakil rakyat dari pusat sampai daerah, yang disebabkan lemahnya kerjasama dengan masyarakat; pe­mi­kiran-pemikiran lokal tidak cu­kup tersambungkan sebagai gaga­san-gagasan dasar dalam mem­per­juang­kan kondisi-kondisi hidup masya­rakat menjadi lebih baik;

Kelima, mengabaikan pernya­taan yang dilontarkan Bung Hatta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 29 Desember 1949, “Bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera kehi­dupan­nya, demokratis penyelenggaraan negaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negara hukum tetapi juga sebuah negara kultural”.  Pernyataan ini menekankan bahwa Indonesia adalah negara kultural yang berarti kebudayaan adalah suatu keutamaan dalam mengisi dan memberi jiwa bagi kemerdekaan Republik ini. Saat ini pemerintahan lebih menge­depankan penegakan hukum saja yang tentunya tidak cukup berhasil tanpa membangun norma, nilai,  moral, etika, dan estetika sebagai roh dari Kebudayaan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X