Golkar di Sumbar Tak Seirama

- Kamis, 12 Maret 2015 | 19:15 WIB

Terpisah, Ketua DPD Gol­kar Kota Bukittinggi, Trismon menyatakan, dengan reko­mendasi yang telah dikeluar­kan Kemenkum dan HAM, berarti secara legal sudah diakui kepengurusan DPP Partai Golkar.

Secara tidak langsung aku Trismon, kondisi ini akan sedikit mempe­nga­ruhi dan menganggu jalannya proses Pilkada di internal Golkar sendiri. Namun ia menjamin, kepengurusan dan kader akan secara cepat menyesuaikan diri dan kembali pulih dari ‘badai’ yang menerjang.

Hal senada juga disam­paikan Ketua DPD Golkar Solok Selatan Khairunnas. Kader dan pengurus Golkar harus mengikuti ketentuan undang-undang yang menya­takan bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang diakui oleh Kemenkum HAM.

Sebelumnya, Hendra Ir­wan Rahim sempat memper­tanyakan surat yang dila­yang­kan Menkum dan HAM Yaso­nna Laoly kepada DPP Gol­kar, Selasa (10/3) lalu. Mes­kipun tidak secara tegas me­nya­takan menolak keputusan Kemenkum dan HAM, namun Hendra memperlihatkan keti­daksukaannya terhadap sikap Kemenkum HAM.

“Pemerintah mestinya me­lihat secara rill. Jangan ikut berpihak. Putusan Mahkamah Partai jelas terbagi dua, Ke­men­kum dan HAM mestinya melihat ini,” terang Hendra, Selasa (10/3) lalu.

Bahkan saat itu Hendra juga mengatakan, jika pihaknya bersama seluruh Ketua DPD se-Sumbar dan se-Indonesia, sepakat mempertanyakan apa yang dilakukan Kemenkum dan HAM. Kemudian juga turut mendukung pelaporan kepada Mabes Polri terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Munas Ancol. (h/eni)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB

RSUD Rasidin Sediakan Food Box Bagi Penunggu Pasien

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB

Camat Padang Selatan Optimis Lampaui Target Vaksinasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Terpopuler

X