Golkar di Sumbar Tak Seirama

- Kamis, 12 Maret 2015 | 19:15 WIB

Ketua AMPG Sumbar, Risman Siranggi menyarankan kabupaten/ kota tidak terpen­ga­ruh dengan penolakan yang muncul dan tetap berpegang kepada konstitusi.

Risman yang juga Wakil Ketua DPD Golkar Sumbar ini menye­rukan agar seluruh kader dan Ketua DPD ka­bupaten/ kota mengikuti pu­tusan Mahkamah Partai Gol­kar (MPG) yang sudah sesuai dengan konstitusi. Yaitu me­nya­takan hasil Munas Ancol Jakarta sebagai Munas yang sah dan sudah didaftarkan kepengurusannya ke Ke­menkum dan HAM.

“Sebagai seorang warga negara Indonesia, kader harus menghormati keputusan hu­kum.

Terjadinya beda pendapat itu sah-sah saja, karena Golkar sebuah orga­nisasi dan bukan perusahaan.

Ini bukan ber­maksud mendirikan dualisme di tubuh Golkar Sumbar,” ucapnya ketika dihubungi, Kamis (12/3).

Alasan kemunculan per­nyataan berbeda ini, menurut Risman justru sebagai langkah agar Golkar tidak terpecah belah. Satu suara mengikuti konstitusi yang menetapkan Munas Golkar Kubu Agung Laksono sebagai kepengu­ru­san yang sah. “Apalagi, kami di Sumbar memiliki tugas berat, yaitu mensukseskan Pilkada. Jangan sampai terpecah be­lah,” tam­bahnya.

Risman juga mengimbau Ketua DPD kabupaten/ kota untuk merapatkan diri meng­ha­dapi Pilkada. “Jangan ter­ganggu dengan kepemimpinan yang terjadi di pusat.

Apa yang sudah dipu­tus­kan oleh MPG sudah final dan mengikat dan tidak ada kepu­tusan lain yang lebih tinggi. Jadi kader jangan sampai ter­pengaruh,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPD Gol­kar Kota Bukittinggi, Trismon menyatakan, dengan reko­mendasi yang telah dikeluar­kan Kemenkum dan HAM, berarti secara legal sudah diakui kepengurusan DPP Partai Golkar.

Secara tidak langsung aku Trismon, kondisi ini akan sedikit mempe­nga­ruhi dan menganggu jalannya proses Pilkada di internal Golkar sendiri. Namun ia menjamin, kepengurusan dan kader akan secara cepat menyesuaikan diri dan kembali pulih dari ‘badai’ yang menerjang.

Hal senada juga disam­paikan Ketua DPD Golkar Solok Selatan Khairunnas. Kader dan pengurus Golkar harus mengikuti ketentuan undang-undang yang menya­takan bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang diakui oleh Kemenkum HAM.

Sebelumnya, Hendra Ir­wan Rahim sempat memper­tanyakan surat yang dila­yang­kan Menkum dan HAM Yaso­nna Laoly kepada DPP Gol­kar, Selasa (10/3) lalu. Mes­kipun tidak secara tegas me­nya­takan menolak keputusan Kemenkum dan HAM, namun Hendra memperlihatkan keti­daksukaannya terhadap sikap Kemenkum HAM.

“Pemerintah mestinya me­lihat secara rill. Jangan ikut berpihak. Putusan Mahkamah Partai jelas terbagi dua, Ke­men­kum dan HAM mestinya melihat ini,” terang Hendra, Selasa (10/3) lalu.

Bahkan saat itu Hendra juga mengatakan, jika pihaknya bersama seluruh Ketua DPD se-Sumbar dan se-Indonesia, sepakat mempertanyakan apa yang dilakukan Kemenkum dan HAM. Kemudian juga turut mendukung pelaporan kepada Mabes Polri terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Munas Ancol. (h/eni)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Kejar Target Vaksinasi 70%

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB

Terpopuler

X