Tersangka Dugaan Korupsi Alkes Menyerahkan Diri

- Jumat, 13 Maret 2015 | 19:47 WIB

Tersangka Dani sendiri begitu sampai  di Gedung Kejati Sumbar, pukul 14.00 WIB, langsung memasuki ruang penyidik di lantai empat. Tepat pada pukul 15.30 WIB, tersangka dan kuasa hukumnya keluar dari ruang penyidik. Kemudian, dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Sum­bar, tersangka Dani yang datang dengan baju kaus berkerah langsung digelandang ke Lapas Muaro Padang.

Tersangka Dani tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh awak media yang sudah menunggu sejak pukul 13.00 WIB. “Tanya saja langsung pada PH saya,” sebutnya sambil berlalu menuju mobil tahanan.

Kuasa Hukum tersangka Dani setiawan, yakni Fauzi Novaldi, kepada awak media lagi-lagi membantah kalau kliennya ini telah melarikan diri atau menjadi DPO. “Pengakuan klien saya, dia tidak ada kemana-mana. Dia masih tetap di Bukit­tinggi, di rumahnya. Dani juga masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa,mengantar anak seko­lah dan sebagainya. Namun memang benar, Dani sudah tidak masuk kerja,” sebut Fauzi.

Pada kesempatan ini Fauzi No­val­di lagi-lagi menyebutkan bahwa ketiga kliennya ini tidak pernah mencoba melarikan diri seperti yang disebutkan oleh tim penyidik Kejati Sumbar. Kedatangan dua kliennya yakni Mawardi, selaku pihak kon­traktor serta Sri Ambarwati selaku PPK ke Jakarta adalah untuk men­cari kebenaran. “Mereka menemui ahli ekonomi yang bisa mengaudit pembukuan mengenai uji coba uji fungsi terhadap alat Cath Labo­ratorium yang telah dilakukan pada tanggal 18 Februari 2013 lalu,” tambahnya.

Sebelumnya, sebut Fauzi, Ma­wardi sendiri telah melaporkan Johanes ke Polres Bukittinggi terkait dengan penerbitan surat palsu yang dilakukan Johanes . “Oleh pihak penyidik Polres Bukittinggi sendiri Johanes telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat-surat. Dan dalam kasus pemal­suan surat ini, penyidik Polri juga sudah melakukan gelar perkara, baik di tingkat Polres maupun tingkat Pol­da Sumbar,” tambah Fauzi Novaldi.

Kendati demikian, yang perlu ditekankan adalah, mengenai masa­lah uji coba uji fungsi alat kesehatan tersebut sebenarnya sudah dilaku­kan. Posisi barang itu adalah milik Negara, bukan milik Johanes. Tidak ada total loss seperti yang disebut­kan. “ini bisa kita buktikan tercatat dalam Sistim Mengenai Barang Milik Negara (Sima BMN) atau laporan neraca keuangan Rumah sakit. Ini juga sudah ditandatangani oleh Direktur Utama yang lama yakni Budiarto,” sebutnya.

Kalau diakui barang ini menjadi masalah, tegas Fauzi, Dirut yang lama Budiarto juga harus jadi ter­sang­ka. “Dirut lama ini harusnya jadi tersangka, jangan tebang pilih me­netapkan orang jadi tersangka. Karena dia yang menerima barang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” tegas Fauzi.

Menyikapi status buron tiga tersangka ini, pihak Kejati Sumbar sendiri dengan tegas mengatakan, ketiganya telah ditetapkan sebagai DPO sejak enam bulan lalu, tepat­nya pada bulan September 2014 lalu. Penetapan status DPO ini setelah melewati proses empat kali pemanggilan yang disampaikan kepada ketiga tersangka ini. “Keti­ganya telah empat kali kita panggi. Namun ketiga tersangka tidak per­nah memenuhi panggilan penyidik,” sebut Kasi Penkum Kejati Sumbar, Ikwan Rasudi kepada Wartawan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

RSUD Rasidin Sediakan Food Box Bagi Penunggu Pasien

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB

Camat Padang Selatan Optimis Lampaui Target Vaksinasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Terpopuler

X