Nasrul Abit Tolak Cabut IP PT MED

- Kamis, 9 April 2015 | 18:57 WIB

Menurut Nasrul Abit, progres  oleh PT MED setelah terbitnya IP, di antaranya pembuatan DED (De­tail Engineering Design) dan pem­bebasan lahan. Hanya saja pem­bebasan lahan tidak berjalan mulus. “Kendalanya soal pem­bebasan la­han. Jika itu tuntas, penger­jaan siap untuk mulai dilaksanakan,” kata Nasrul Abit.

Pada bagian lain, juga dikatakan bahwa Pemkab Pessel tidak mung­kin menerbitkan IP pembangunan PLTM untuk PT Alam Persada Mandiri (PT APM) dengan Direk­tur Utama Rosman Muchtar. Kare­na IP yang diajukan PT APM loka­sinya sama dengan lokasi IP yang diberikan kepada PT MED. “Tak mungkin kita menerbitkan IP untuk lokasi yang sama,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa dua pejabat eselon II Pemkab Pessel, yakni Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) dan ESDM, Maswardedi  dan Kepala Badan Penanaman Mo­dal dan PP Kabupaten Pesisir Selatan, Azral  sudah memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kehadiran mereka untuk mem­berikan penjelasan tentang dugaan penyimpangan dalam penerbitan dan perpanjangan izin prinsip PLTM di Pessel. Nasrul menepis bahwa Maswardedi dan Azral di­pang­gil paksa oleh Ombudsman. “Tidak benar adanya pemanggilan paksa,” kata Nasrul Abit.

Diberitakan sebelumnya, Om­budsman RI Perwakilan Sumbar memanggil paksa Kadishut dan ESDM, Maswardedi  dan Kepala Badan Penanaman Modal dan PP Kabupaten Pessel, Azral  untuk diminta penjelasan mengenai du­gaan penyimpangan dalam pener­bitan dan perpanjangan IP PLTM.

Perpanjangan IP itu diberikan kepada PT MED melalui surat Nomor;0061/SRT/0011.2015/pdg-03/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, dan penolakan terhadap izin prinsip PT Alam Persada Mandiri. “Om­budsman sebelumnya telah mela­yangkan surat permintaan klarifikasi kepada Kadis Kehutan EDM dan KP2T Pessel tersebut,” kata Adel Wahidi, SE.I Asisten Ombudsman RI, ketika dihubungi Kamis (3/4).

Menurut Adel, sesuai hasil kla­rifikasi dengan Kepala Dinas Ke­hutan ESDM dan KP2T, diketa­hui bahwa PT MED diberikan izin prinsip untuk pertama kali tahun 2009 hingga 2011, kemudian diper­panjang tahun 2014 hingga 2016. Kemudian kata Adel, dari hasil pertemuan untuk klarifikasi terse­but, ternyata Dinas Kehutan ESDM dan KP2T Kabupaten Pessel tidak dapat menunjukan dan memberikan dokumen-dokumen yang menjadi alasan perpanjangan izin dari PT MED.

“Dokumen yang kami maksud itu, SK pemberian izin pertama kali 2009 dan hasil perkembangan pe­nger­jaan berkala pertiga bulan secara tertulis dari PT Multi Energi Dina­mika, serta pertimbangan pem­berian perpanjangan izin prinsip hingga 2016, sehingga patut diduga terjadi mal administrasi penyimpangan prosedur dalam penerbitan dan perpanjangan izin dimaksud dan terkesan terjadi diskriminasi kepada pihak lain yang akan meminta izin pada lokasi yang diajukan,” kata Adel.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Kejar Target Vaksinasi 70%

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X