Sumbar Butuh Waktu Tiga Tahun

- Jumat, 10 April 2015 | 19:42 WIB

“Kondisi ini sangat merugikan Sumbar karena kita hanya punya 880 nagari/desa, diban­ding dengan daerah lain  yang punya 1.000 tentu akan membuat kita merugi,” jelasnya.

Ditambahkannya, dengan wacana menjadikan jorong sebagai pemerintah terendah, Sumbar setidaknya akan menerima dana yang lebih besar dari akumulasi jumlah jorong yang ada di daerah ini.

“Namun, ini tidak akan terea­lisasi dengan cepat, diperkirakan akan butuh waktu sampai 3 tahun lebih untuk proses ini. Karena akan diben­tuk lagi PP baru dan beberapa per­syaratan lainnya untuk menjadi pusat pemerintahan terendah,” paparnya.

Sejuh ini kata Mardi, Pemprov Sumbar tengah mengkaji dan mem­proses wacana ini karena dari pusat pun telah mendapat lampu hijau untuk melakukan hal seperti ini.

Terkait dengan masih adanya desa di Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman dikatakan Mardi, desa yang masih ada ini masih bebas untuk mutasi apakah menjadi kelurahan atau bahkan menjadi nagari.

“Kita dari Pemrpov siap mem­fasilitasi karena berdasarkan keten­tuan hal ini masih bisa dila­kukan,” tandas Mardi.

Mardi menambahkan dari hasil konsultasi yang dilakukan Pemprov Sumbar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Badan Pemberdayaan Masya­rakat (BPM) beberapa waktu lalu memang ada wacana untuk menja­dikan jorong sebagai pusat pemerin­tahan terendah.

Wakil Gubernur Sumbar, Mus­lim Kasim melihat, wacana untuk menjadikan jorong sebagai sistem pemerintahan terendah sangat ba­gus. Hanya saja pembentukannya hanya sebatas kepada administratif. Se­dangkan untuk nagari tidak dapat dirubah lagi karena keberdaan na­gari ini berasal dari satu kesatuan hukum adat yang tidak bisa terpecah seperti tanah ulayat, sako dan pusako.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB
X