LSM Pertanyakan Sikap Demokrat

Administrator
- Rabu, 15 April 2015 | 19:09 WIB

Ketua Perhimpunan Ban­tuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI) Sumbar Fir­daus mengatakan, meskipun secara aturan tertulis tidak ada kewajiban baginya untuk se­gera melepaskan jabatan wakil rakyat hingga ada putusan yang inkrah, namun secara moral ini akan menjadi catatan buruk ketika tidak mengundurkan diri.

“Jika ia memang berbipikir untuk kemaslahatan orang banyak, kenapa tidak me­ngundurkan diri,” terang Fir­daus kepada Haluan, Selasa (14/4). Kemudian ia juga me­nilai, sikap partai yang belum mengambil tindakan jelas, juga dipertanyakan. Mes­tinya Partai Demokrat bisa berlaku arif dan segera memproses secara internal penarikan Eri Zulfian dari gedung rakyat.

Hal yang sama juga dika­takan oleh Ketua LBH Padang Era Purnama Sari. Era me­nyatakan, mestinya Partai Demokrat bisa mencontoh dari kasus-kasus sebelumnya, dimana tersangka korupsi dan partai aktif menarik kadernya dari wakil rakyat.  “Inisiatif terdakwa juga harus ada. Ke­mudian dengan keteguhan partai menerapkan azas pra­duga tak bersalah kepada kadernya juga mesti perhatian. Karena secara mo­ral, anggota dewan yang ber­siap menjalani masa hukuman, tentu menjadi persoalan moral di tengah masyarakat,” ucap Era.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Sumbar Josrizal Zain, mengatakan pihak DPD sudah mengirimkan surat peng­­gantian antar waktu (PAW) ke DPP beberapa wak­tu lalu. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari DPP.

“Inikan belum inkrah, jadi kami menunggu saja,” jawab Josrizal. Sebelumnya, mantan Ke­tua DPRD Padang Pa­ria­man Eri Zulfian divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti me­ngeluarkan anggaran ma­kan dan minum fiktif pada 2011 oleh Majelis Hakim Tipikor Padang.  Dalam kasus pe­­nyelewengan anggaran makan dan minum di Se­kre­tariat DPRD Padang Pariaman itu, juga terdapat tiga terdakwa lainnya. Yaitu, mantan Wakil Ketua DPRD Yusalman, Wa­kil Ketua DPRD Padang Pa­riaman Desril Yani Pasha, dan mantan Sekwan Sawirman.

Berdasarkan dakwaan JPU sebelumnya, perbuatan para terdakwa mengakibatkan ne­gara mengalami kerugian ke­uangan sebesar Rp493 juta, berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) Sumbar. (h/eni)

Editor: Administrator

Terkini

384 Pejabat Pemko Padang Dilantik Hendri Septa

Minggu, 5 Desember 2021 | 07:46 WIB
X