Tuntutan Jaksa Dipertanyakan

- Kamis, 23 April 2015 | 19:06 WIB

Tidak hanya itu, Marlon juga diwajibkan untuk mem­bayarkan uang pengganti sebe­sar Rp4,2 miliar dan subsider 18 bulan kurungan, jika ter­dakwa Marlon tidak bisa mem­bayar uang pengganti, denda sebesar Rp200 juta, subsider enam bulan penjara.

“Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan (3) UU RI nomor 31 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ber­dasarkan fakta dipersidangan, ditambah lagi dengan kete­rangan sejumlah saksi dan alat bukti, kami menuntut terdak­wa Marlon dengan hukuman tiga tahun penjara,” sebut JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Reno Listowo dan beranggotakan Jamaluddin dan M. Takdir, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (23/4).

Usai mendengarkan tuntu­tan JPU, melalui Penasehat Hukum-nya, M. Kapitra Am­pera Cs, terdakwa Marlon menyebut akan me­nyam­pai­kan pledoi atau pembelaan pada sidang selanjutnya. “Kita akan menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya,” sebut Marlon, melalui Penasehat Hukum-nya.

Menanggapi hal ini, dua aktivis penggiat antikorupsi di Sumbar, Oktavianus Rizwa dan Roni Saputra saat dihubungi Haluan memper­tanyakan keputusan jaksa tersebut.

“Saya tak mengerti apa yang menjadi pertimbangan jaksa, sehing­ga menuntut Marlon dengan tun­tutan tiga tahun. UU anti korupsi saja sudah jelas menyebutkan soal an­caman hukuman bagi mereka yang terlibat perkara ini 20 tahun. Jika dituntut tiga tahun, artinya tuntutan Marlon 1/6 dari ancaman huku­man,” kata aktivis Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) itu.

Padahal, kata Oktavianus lagi, dia sudah pernah menjadi buron dan masuk dalam DPO. Ini artinya, sepanjang proses penyidikan, sikap Marlon tergolong tak koorporatif. Karenanya, tuntutan jaksa itu sebuah tanda tanya besar,

Dalam pandangannya, langkah Jaksa tersebut menunjukkan tak ada keinginan yang sungguh-sungguh dari jaksa untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang melawan hukum. Mestinya, dia mendapatkan ganjaran yang lebih dibanding orang yang korporatif menjalani proses hukum.

Karenanya, Oktavianus berharap hakim bisa memainkan perannya untuk dapat menjaga kewibawaan hukum di Indonesia yang sudah tercabik-cabik oleh ulah pelaku koruptor. Sebagai wakil tuhan di muka bumi, hendaknya keputusan hakim nantinya dapat  mempertim­bangkan rasa keadilan masyarakat.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB

RSUD Rasidin Sediakan Food Box Bagi Penunggu Pasien

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB

Camat Padang Selatan Optimis Lampaui Target Vaksinasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Terpopuler

X