Camat Harus Berijazah Ilmu Pemerintahan

- Minggu, 26 April 2015 | 19:47 WIB

Dikatakannya, camat yang bukan berlatar belakang ilmu pemerintahan, maka siap-siap diganti. Posisi camat, hanya boleh diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki ijazah pemerintahan atau sertifikat profesi kepamong­prajaan.

“Ini tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, pasal 224 ayat 2 dan 3, bahwa walikota atau bupati wajib mengangkat camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Agung Mulyana.

Sedangkan pada ayat 3 disebutkan, pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Saat ini, dari 6.800 camat di seluruh Indonesia masih terdapat 3.400 camat bukan berlatar ilmu pemerintahan. “Baru 500 camat yang bukan dari pendidikan pemerintahan, yang telah bersertifikat ujian kepemerintahan,” ujar Dirjen PUM, dihadapan 24 Walikota Komwil I Apeksi yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Namun, lanjut Dirjen PUM, UU tersebut belum dapat serta merta diterapkan. Sebab, bila diterapkan bisa menimbulkan kegaduhan di seluruh Indonesia. “Makanya, kita laksanakan secara bertahap dan disosialisasikan dulu,” pungkasnya. (h/ows)

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB
X