LSM dan Ormas Rawan Ditunggangi Kepentingan Politik

- Rabu, 20 Mei 2015 | 19:49 WIB

Dalam melaksanakan tugas­nya, menurut Bambang, terdapat kerawanan yang didasari salah pemahaman ter­hadap de­mo­krasi yang diartikan bebas tanpa batas. Sehingga, timbul feno­mena yang mengarah pada sek­tarianisme, primordialisme, tindakan anarkisme dan kegiatan politik praktis. “Sehingga ke­giatan ormas dan LSM yang sejatinya konstruktif, malah me­nim­bulkan kontra produktif,” kata Bambang.

Dengan terbitnya UU No­mor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Bambang memaparkan, diharapkan terwujudnya per­samaan persepsi terhadap ama­nat konstitusi pasal 28 UUD 1945, terlak­sananya kegiatan ormas/LSM yang konstruktif, utamakan kepentingan nasional dan taat hukum. Sehingga terja­linnya kemitraan dengan LSM/Ormas dengan aparat dalam upaya deteksi dini dan cegah dini ancaman tantangan hambatan gangguan serta ikut berpar­tisipasi terwujudnya situasi na­sional yang kondusif.

Bambang menambahkan, terlebih saat ini Sumatera Barat tengah meng­hadapi Pemilihan Gubernur periode 2016-2021, maka peran strategis LSM/Or­mas bakal menjadi incaran pi­hak-pihak berkepentingan.

“Jika tidak satu persepsi, maka terjadilah fenomena seperti pemasangan gambar kandidat dengan cara memaku pohon atau tidak pada tempat lannya. Ten­tunya ormas/LSM harus lebih ber­pihak kepada kepentingan masyarakat yang lebih luas dan terjebak dengan kepentingan tertentu,” sebutnya.

Begitu juga dengan peng­gunaan dana hibah bagi partai politik, menurutnya, penggu­naannya harus bisa di­per­ta­nggung­jawabkan agar tidak meru­gikan negara. “Apalagi dalam pilkada rawan terjadinya politik uang,” sebut Bambang.

Sementara itu, Kepala Kan­tor Ke­satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Eri Send­jaya m­e­ngatakan, pen­yeleng­garaan pemberdayaan LSM dan Partai Politik ini dimaksudkan agar berperan serta dalam berbagai program pem­bangunan kehi­dupan demokratis di tengah - tengah masyarakat Kota Padang. “Tujuannya, agar secara ber­tahap dapat meningkatkan kesa­daran dan pemahaman masya­rakat ter­hadap hak dan kewa­jiban di era otonomi daerah,” ung­kap­nya.

Tema kegiatan ini, melalui akun­tabilitas pelaporan kita tingkatkan peran LSM dan Par­pol dalam pembangunan. De­ngan materi - materi yang disam­pai­kan diantaranya terkait bantuan hibah dan bansos oleh Kepala Dinas Pengelola Ke­uangan dan Aset (DPKA). Penga­wasan dalam pemanfaatan bantuan hibah dan bansos oleh Inspektur Kota Padang. (h/ows)

Editor: Administrator

Terkini

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB

Wako Padang Sambut Baik Lembaga Halal Syariah

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:55 WIB
X