Calon Kepala Daerah Langgar Norma Etika

- Senin, 13 Juli 2015 | 19:21 WIB

“Kita sebagai pen­ye­leng­gara tidak bisa menindak tegas atau melakukan se­ma­cam larangan, karena me­mang tidak ada aturan pasti yang mengikatnya. Jadi ka­lau­pun yang bisa bertindak sekarang ini adalah pe­me­rintah daerah setempat,” ungkapnya, Senin (13/7).

Dikatakan juga, pe­me­rin­tah daerah bisa saja mem­berikan sanksi atau pem­bersihan baliho serta span­duk tersebut dengan lan­dasan sudah mengganggu tata keindahan kota, ke­nya­manan, dan pohon pe­lin­dung karena letaknya yang cenderung di tempat-tempat umum.

“Untuk kampanye nanti­nya akan ditentukan oleh KPU berapa jumlah baliho dan spanduk yang akan d­i­pasang, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi pemasangan baliho saja sudah masuk pelanggaran, apalagi dituliskan visi misi calon yang bisa disebut curi star dalam kampanye. Ten­tunya hal ini secara etika tidak boleh,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Sumbar Elli Yanti menyatakan hal yang sama. Pihaknya sebagai pengawas pemilu belum dapat bertindak terkait de­ngan banyaknya baliho dan spanduk yang berserakan di tempat umum. Mulai dari pohon-pohon, halte, setiap tikungan dan simpang. “Un­tuk saat ini kita tentu tidak bisa menindaklanjutinya, karena yang bersangkutan belum terdaftar sebagai ca­lon di KPU,” ujarnya.

Ditambahkan, secara fo­r­mil memang tidak ada un­dang-undang atau peraturan yang mengikatnya atau yang melarang calon untuk me­masang baliho dan spanduk. Namun secara etika, ten­tunya calon akan kena, ka­rena sudah memulai diluar jadwal kampanye yang jelas-jelas belum dilaksanakan oleh KPU. (h/mg-rin)

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB

Bansos Beras 10 Kg di Padang Telah Disalurkan

Selasa, 20 Juli 2021 | 18:44 WIB
X