LPSK Gandeng Media Massa dan PT

- Rabu, 2 September 2015 | 19:21 WIB

Ketua LPSK, Abdul Ha­ris Semendawai usai penan­datangan nota kesepahaman dengan media massa dan perguruan tinggi (PT), Ra­bu (3/9) di Grand Inna Muara Hotel mengatakan, sejak dari awal kehadirannya sam­pai saat ini, LPSK telah me­ngadakan hubungan ker­ja­­sama secara kelembagaan for­mal yang dituangkan da­lam Peraturan Bersama, No­ta Kesepahaman,  Pe­tun­juk Teknis dan berbagai ben­tuk hubungan kerjasama tek­nis dan operasional lain­nya.

“Hal ini mengingat ke­beradaan saksi dan korban yang mengajukan per­mo­honan dan layanan pem­berian perlindungan berasal di seluruh Indonesia. Maka untuk mengatasi dan menga­komodasi kebutuhan pela­ya­nan perlindungan, LPSK memang perlu membangun jaringan kerjasama dengan lembaga yang berada di dae­rah seperti PT, maupun me­dia massa,” terangnya.

Dalam kesempatan kali ini kata Haris, dilakukan penandatanganan nota kese­pa­haman dengan tiga media massa yang dinilai mem­puyai jaringan pembaca yang luas di Sumbar yaitu, Harian Haluan, Harian Singgalang, dan Harian Padang Ekspres.

“Kenapa kita memilih media massa karena media mas­sa sebagai wahana ko­mu­nikasi massa, penyebaran informasi dan pembentukan opini masyarakat juga me­mi­liki posisi strategis untuk berperan dalam per­lin­du­ngan saksi dan korban,” ungkapnya.

Wakil Ketua LPSK, Te­guh Soedarsono mengata­kan, khusus untuk Provinsi Sumbar, LPSK selain menja­lin  kerjasama dengan me­dia massa, juga menjalin kerjasama dengan pergu­ruan tinggi. Dalam hal ini perguruan tinggi yang men­jadi sasaran LPSK yaitu, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Bung Hatta (UBH).

“Dipilihnya universitas se­bagai mitra, dilandasi pe­mikiran perguruan ting­gi se­bagai centre excellence, jari­ngan dan pengaruh kuat yang dapat memberikan kontri­busi bagi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pem­berian perlindungan sak­si dan korban,” terang­nya.

Ditambahkan Teguh, da­lam hal ini LPSK juga me­rangkul Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar. “Sum­bar memiliki khasanah bu­da­ya dan adat istiadat yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat dan dikelola dalam lemabaga adat. Diharapkan melalui pendidikan dan per­kum­pulan adat memiliki posisi strategis untuk menye­leng­garakan aktivitas tersbut,” imbuhnya.

Sementara itu, Prof Ir­wan Prayitno selaku keynote speaker menuturkan, kebe­radaan saksi dan korban merupakan barang bukti dalam sebuah kasus. Na­mun, saat ini banyak saksi dan korban yang enggan untuk berbicara mengingat ada­nya ancaman fisik dan ju­ga psikis yang nantinya akan diterima ketika mereka bi­cara. “Di­harapkan dengan pe­nan­da­tanganan nota kese­pa­haman ini nantinya men­ja­di per­panjangan tangan LPSK. Karena dalam posisi ini LPSK memiliki peran yang sangat urgen,” terang­nya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X