Terpidana Narkotika Diusulkan Dapat Grasi

- Kamis, 3 September 2015 | 19:52 WIB

Berdasarkan data Ditjenpas tahun 2014, terungkap jika hampir 38 persen penghuni lapas adalah terpidana kasus narkotika. Dalam 4 tahun terakhir, kasusnya cenderung meningkat 12,37 persen. “Tahun 2015 ini telah ditetapkan 62 Lapas di seluruh Indonesia untuk melaksanakan re­habilitasi terhadap narapidana penyalah guna narkotika. Sampai saat ini, program rehabilitasi tersebut telah berjalan di 55 Lapas dengan jumlah narapidana yang telah direhabilitasi sekitar 2.403 orang. Di Sumbar sendiri rehabilitasi telah dilaksanakan di Lapas Klas IIA Padang terhadap 30 orang narapidana,” ujarnya.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan (narapidana) sendiri, yakni melalui pemberian layanan rehabilitasi yang dilakukan di lapas dengan mekanisme pengajuan grasi bersyarat, yang tata caranya diatur dalam Instruksi Menteri Hukum dan Ham RI Nomor M.HH-17.PK.01.05.06 Tahun 2015.

“Sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 2002, demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak untuk me­ngajukan permohonan gra­si. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan program rehabilitasi 100.000 pecandu dan korban pe­nyalahgunaan narkotika,” terangnya. Atas dasar ini Kemenkumham akan mengajukan usulan pemberian grasi terhadap narapidana kepada Presiden RI. Pemberian grasi tersebut akan bermanfaat dalam upaya mengurangi over capa­city di Lembaga Pemasyarakatan, serta dalam rangka upaya penghematan biaya negara.

Kriteria Narapidana yang diusulkan mendapat grasi adalah penyalah guna dengan putusan pasal 127 murni dan Juncto pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dengan hukuman 2-5 tahun dan minimal telah menjalani masa pidana 1 tahun atau setengahnya. Sementara untuk pecandu dengan vonis UU Narkotika dan Psikotropika sebelum UU No. 35 Tahun 2009 dengan sisa masa pidana kurang dari 2 tahun, tidak diajukan grasi rehabillitasi, melainkan diajukan Crash Program (PB dan CB).

“Usulan grasi narapidana penyalah guna nar­kotika harus dilengkapi hasil rekomendasi tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter. Asesmen tersebut juga dilaks­a­na­kan untuk menilai kebutuhan rehabilitasi,” imbuh­nya.

Kepala BNNP Sumbar, Kombes Pol. Arnowo menyebutkan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khu­susnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka setiap penyalah guna narkotika yang mela­porkan diri secara sukarela maupun yang terkait hukum baik sebagai tersangka, terdakwa, ataupun narapidana dalam tindak pidana nar­ko­ti­ka, ber­hak akan pengobatan dan pe­ra­wa­tan (rehabilitasi).

“Secara umum pecandu dan korban pe­nya­lah­gunaaan narkotika belum dapat mengakses layanan rehabilitasi, khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berada di lapas/rutan. Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang sakit yang wajib menjalani pengobatan dengan me­nempatkan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial,” terangnya.

Hal senada disampaikan, Deputi Rehabilitasi BNN, dr. Diah Setia Utami, menegaskan, per­timbangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus tindak pidana narkotika masuk dalam kategori penyalahguna narkotika dan merupakan orang sakit.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB

RSUD Rasidin Sediakan Food Box Bagi Penunggu Pasien

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:07 WIB

Camat Padang Selatan Optimis Lampaui Target Vaksinasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Terpopuler

X