Pemprov Diminta Segera Belanjakan Uang Daerah

- Rabu, 9 September 2015 | 18:38 WIB

Untuk ini, sampai seka­rang realisasi APBD tahun 2015 baru 58 persen untuk realisasi fisik. Untuk rea­lisasi keuangan, baru men­capai 46 persen. Angka ini akan digenjot semaksimal mungkin dalam kurun em­pat bulan ke depan. Dilain pihak, Pj Gubernur Sum­bar, Reydonnyzar Moe­nek menyatakan akan mendesak semua SKPD dan Dinas untuk mempercepat pelak­sanaan semua program.

Plt Sekwan DPRD Sum­bar Raflis juga mene­rang­kan, KUA-PPAS adalah pija­kan awal untuk kemudian benar-benar disahkan seba­gai AP­BD/APBD-P. Secara umum, tambah Raflis, pada APBD-P tahun 2015 ini, pendapatan daerah terdapat senilai Rp4,002 triliun, be­lan­ja dae­rah Rp4,21 triliun, pembia­yaan daerah Rp274 miliar.

Sementara itu pada APBD tahun 2016 dengan total Rp4,19 triliun. Rincian umumnya pendapatan dae­rah Rp3,9 triliun, belanja daerah Rp4,1 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp200 miliar. “Anggaran untuk penda­patan daerah itu nantinya bisa bertambah. Ini dikare­nakan Rp3,9 tri­liun yang direnca­nakan tersebut be­lum termasuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Ke­dua dana itu belum diten­tukan jumlah­nya oleh peme­rintah pusat sehingga belum bisa dima­suk­kan dalam KUA-PPAS,” pungkasnya.

Harus Sesuai Kebutuhan Riil

Sekaitan dengan ini, frak­si-fraksi di DPRD Sumbar menginginkan pelaksanaan program di APBD 2016 disesuaikan dengan kebu­tuhan riil masyarakat, atau yang berbentuk padat karya. Ketua Fraksi Ge­rin­dra DPRD Sumbar Hidayat me­nga­­­takan, APBD 2016 harus diarah­kan pada kebutuhan riil, agar kesejahteraan ma­sya­­rakat bisa ditingkatkan.

“Kondisi pele­ma­han ni­lai rupiah yang terjadi saat ini, akan mengakibatkan per­tum­buhan ekonomi me­nu­run. Semua bisa berujung me­ningkatnya ang­ka pe­ngang­­guran dan sema­kin terte­kan­nya mereka yang dari ekonomi lemah,” ucap Hida­yat.

Maka dari itu lanjutnya, pelaksanaan APBD 2016 diminta untuk tidak me­makai pendekatan konser­vatif, melainkan lebih mode­rat de­ngan melihat situasi ekonomi yang ada sekarang. Dikatakan, yang dimaksud dengan padat karya adalah, pelaksanaan belanja modal yang terdapat pada APBD dijalankan dengan cara swa­ke­lola. Dimana yang dilibat­kan dalam pelaksanaan pro­yek adalah masyarakat.

“Jika masyarakat dili­bat­kan secara langsung saat pengerjaan, manfaatnya ti­dak hanya sebatas selesainya pengerjaan program terse­but. Lebih dari itu, juga diharapkan akan berimbas kepada masyarakat yang diajak terlibat langsung seba­g­ai pekerja,” ujar Anggota Komisi IV itu.

Hal senada senada juga disampaikan Ketua Fraksi Hanura, Armiati. Ia menga­takan, melihat pada pereko­nomian nasional yang se­dang terpuruk, pemerintah memang harus pandai-pan­dai menjalankan program yang telah dirangkum dalam APBD. “Kami berharap pe­lak­sa­naan setiap program memang bisa memberi ke­un­tungan langsung bagi ma­sya­rakat. Caranya, ya pe­me­rintah jangan lagi menda­tangkan pekerja dari lu­ar,” kata Armiati. (h/mg-len)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X