Prabowo Digugat Rp50 M oleh Kader Gerindra

- Rabu, 9 September 2015 | 18:42 WIB

Selain itu, sebut Eddy, da­lam gugatan ini juga di­se­butkan Suir Syam, selaku Ke­tua DPD Gerindra Sum­bar dan Darmawi, selaku Sekre­taris DPD Gerindra Sum­bar. Selanjutnya ke­dua­nya disebut sebagai tergugat III. Ke­mu­dian Nasrul Abit selaku ter­gugat IV dan Pe­me­­rintah Republik Indo­nesia Cq KPU Sumbar, sela­ku tergugat V.

Dalam berkas gugatan yang telah dimasukkan oleh Zul­kifli Jailani melalui kua­sa hukumnya Eddy Mu­ja­hiddin dengan nomor re­gis­ter perdata Nomor:140/PDT-G/2015 ter­tanggal 9 Sep­tember 2015 ini, di­se­butkan dasar gugatan bah­wa penggugat selaku pri­badi dan selaku ketua pen­jaringan dan penjaringan bakal calon gu­bernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2015-2020, sesuai dengan SK DPD Par­tai Gerindra Sumbar Nomor 0215/PS-Pilkada/DPD Ge­rindra/2015 tertang­gal 2 Mei 2015.

“Tanpa melalui me­ka­nisme yang ada yakni mem­pertimbangkan hasil seleksi dan rekomendasi dari peng­gugat (zulkifli Jailani, red), selaku ketua pelaksana ke­giatan sebagaimana yang telah dilaporkan tanggal 8 Juli 2015. Namun malah terjadi gerangan yang mem­blunder tanggal 4 Juli 2015, dimana tergugat I telah men­dahului rekomendasi hasil panitia seleksi DPD yang penggugat ketuai. Dari sini diketahui, kalau tergugat I telah mengeluarkan surat rekomendasi DPP Gerindra de­ngan Nomor 07-018/Re­kom/DPP-Gerindra/2015 yang langsung ditan­da­ta­ngani oleh Pembina/Ketum DPP Gerindra yakni ter­gugat I Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani yang diserahkan ke Wa­ketum DPP Gerindra atas nama Badan Seleksi Na­sional yakni Fadli Zon (ter­gugat II) yang didampingi Suir Syam, selaku tergugat III. Dalam hal ini, keputusan ini tidak pernah di­plenokan, dalam arti hanya diputuskan sendiri,” sebut Eddy lagi.

Sementara, lanjut Eddy, Nasrul Abit, selaku tergugat V tidak direkomendasikan oleh panitia seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar di­se­bab­kan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam la­poran rekomendasi panitia seleksi. Namun diterbitkan reko­mendasinya oleh DPP Ge­rindra sebagai calon wakil gubernur dengan alasan per­timbangan yang tidak sesuai dengan pertimbangan or­ganisasi partai yang ada.

“Perbuatan pihak-pihak tergugat ini, selaku petinggi Par­tai Gerindra telah me­lakukan pembohongan pu­blik bagi masyarakat Sum­bar khususnya, dengan se­su­ka hati mengangkangi Ang­garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partainya sendiri. Untuk itu, klien kami menggugat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pu­sat (DPP) Partai Ge­rin­dra Prabowo Subianto, sela­ku tergugat I untuk mem­bayar ganti rugi kepada peng­­g­ugat sebesar Rp50 miliar,” pungkas Eddy.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Padang, Reno Listowo, saat ditanya mengenai gugatan perdata yang dimasukkan oleh Zul­kifli Jailani, selaku pihak penggugat ini mengaku akan mempelajari dulu materi gugatan yang telah dima­sukkan oleh pihak peng­gugat.

“Kita pelajari dulu bahan gugatannya, setelah itu baru kita tetapkan hakim yang akan memimpin sidangnya,” ucap Reno. (h/hel)

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB
X