DKPP Terima 80 Laporan se-Indonesia

- Jumat, 11 September 2015 | 18:49 WIB

“Sebenarnya banyak kasus yang bisa diselesaikan di daerah oleh Panwaslu, Bawaslu, dan KPU terlebih dahulu,” ungkap Jimly saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Teknis Pengawasan Kam­panye yang Diselenggarakan Bawaslu Sumbar di Rocky Hotel Padang, Jumat (11/9).

Ia juga mengatakan, laporan yang masuk ke DKPP tersebut didominasi oleh laporan terkait pencalonan kepala daerah. Sementara, yang telah disi­dangkan tersebut diprioritaskan kepada laporan terkait administrasi, kode etik, dan keberpihakan penyelenggaraan pemilu. Sehingga hal ini tidak ber­pengaruh terhadap pencalonan.

“Laporan kan tidak kadarluarsa, jadi tidak perlu terburu-buru menyidangkan laporan ini. Kecuali, tidak ada lagi upaya hukum di tingkat daerah maka kami akan sidangkan segera,” ujarnya.

Ketika ditanyakan terkait laporan yang masuk dari Sumbar ke DKPP, ia mengaku belum mengetahuinya.

“Kalau Sumbar tidak ada kasus. Kalaupun sudah ada laporan berarti saya belum tahu, dan baguslah kalau saya belum tahu jadi saya tidak perlu tang­gapi,” ulasnya.

Namun demikian, jika memang nanti ada laporan dari Sumbar maka pihaknya akan memproses dan akan menyidangkan kasus tersebut. Namun, jika laporan tersebut tidak memenuhi syarat maka sidang tidak akan jadi digelar. Karena menurut peraturannya, sidang yang akan dilaksanakan itu adalah terhadap laporan yang sudah memenuhi syarat.

Diketahui sebelumnya, terdapat beberapa laporan dari Sumbar di­antaranya, Naldi Gantika dan Roni Putera melapor ke DKPP terkait keputusan Bawaslu Sumbar menyatakan petahana mengganti pejabat lewat masa enam bulan akhir masa jabatan bu­kanlah pelanggaran pemilihan.

Kemudian,  baru-baru ini Ketua Bawaslu Sumbar beserta anggota dan Ketua KPU Sumbar sekaligus semua komisionernya dilaporkan ke DKPP oleh kuasa hukum partai Golkar Sum­bar, Boiziardi terkait tidak di­masuk­kannya Partai Golkar sebagai pe­ngusung salah satu pasangan calon gubernur Sumbar.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X