Pemilihan Lewat DPR Rentan Dipolitikkan

- Jumat, 11 September 2015 | 19:03 WIB

Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukar) Uni­versitas Gajah Mada itu mencontohkan pemilihan pimpinan KPK yang tahap akhrinya melalui uji kepatu­tan dan kelayakan oleh DPR, padahal sudah ada pantia seleksi (Pansel).

Ia menuturkan, semua proses seleksi dan penilaian seharusnya berada pada Pansel. Kalau aturan tugas Pansel hanya seperti ivent organizer saja, akan mengu­ras uang negara saja untuk membayar mahal Pansel. Ia menyarankan, ke depannya tak perlu lagi ada Pansel kalau aturan kerjanya seperti itu.

Ia berpendepat, kalau sistimnya masih seperti yang sekarang, sebaiknya tak ada Pansel. Presiden tinggal menunjuk saja berapa orang yang akan menjadi calon pimpinan lembaga, lalu di­ajukan ke DPR, yang kemu­dian memproses siapa yang diputuskan menjadi pim­pinan lembaga.

Terkait proses pemilihan pimpinan KPK yang sedang ber­lang­sung saat ini, Zainal yang menjadi moderator debat Pilpres pada 2014 lalu ini mengatakan, hal itu tidak bisa diganggu lagi karena prosesnya sedang berjalan.

Selain itu, Zainal yang mem­peroleh gelar gelar master hukum dari Northwestern University, Amerika Serikat ini juga me­nying­gung soal pergantian semua pim­pinan lembaga independen. Menu­rutnya, harus ada pimpinan lama yang tersisa, agar kerja lembaga tersebut berkesinam­bungan.

“Misalnya pergantian pim­pinan KPK, harusnya tiga saja yang diganti, sementara dua orang pimpinan lama yang tetap tinggal. Tugas dua pimpinan lama itu bekerjasama dengan pimpinan yang baru, untuk melanjutkan kasus-kasus yang sedang dita­ngani oleh KPK. Kalau semuanya diganti, penyidik akan repot menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KPK kepa­da pimpinan baru. Akhirnya, proses penyelesaian kasus-kasu tersebut menjadi lama.,” ujar Zainal di Convention Hall Unand, Jumat (11/9) sore, saat diwawancarai Haluan.

Namun, lanjut Zainal, per­gantian sebagian pimpinan lem­baga negara independen tersebut sulit dilakukan, karena harus merevisi dulu undang-undanngya. Sebab, undang-undang yang dipa­kai saat ini, masih mengharuskan mengganti semua pimpinan.

Dalam seminar bertema “Pe­ngisian Jabatan Pimpinan Lem­baga/Komisi Negara Indepen­den” itu, Zainal juga membahas soal penamaan lembaga-lembaga negara independen, yang tidak memiliki dasar. Akibatnya, pena­maannya beragama dan ditentu­kan dengan alasan asalkan enak kendengarannya saja.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kunjungi Kota Padang, Simak Pesan Wakapolri

Rabu, 4 Agustus 2021 | 21:42 WIB
X