Dana Rajawali Dibahas Lagi

- Senin, 14 September 2015 | 18:34 WIB

Sekarang, tam­bah­nya, ada usulan baru dari pe­­merintah daerah, yakninya untuk pengelolaan dana raja­wali ini dengan meng­guna­kan pola seperti penya­luran dana penerimaan bukan pa­jak. Na­mun tentunya itu da­pat dilakukan setelah Per­da pencabutan Pendirian Ya­yasan Minang­kabau  dise­lesaikan.

“Direncana­kan penca­bu­­­­­t­­an Per­­da pendirian Ya­ya­san Mi­nangkabau i­ni akan kembali diagen­dakan un­tuk dibahas. Namun ka­re­na Ke­tua Pan­sus pembahasan Per­­­da Ya­ya­san Minang­ka­bau, Pak Nofrizon sedang me­nunaikan ibadah haji, maka Bamus enggan meng­agen­dakan karena pimpinannya belum pulang,” paparnya.

Dikatakan, tahun ini pe­nyelesaikan pembahasan terkait upaya pengelolaan dana raja­wali  di­target ha­rus se­­lesai. Meskipun be­lum akan bisa diguna­kan­nya tahun 2016, namun ia me­nilai perlu di­ram­pung­kan du­lu pem­baha­sannya.

“Kami akan menga­wal agar bisa tuntas tahun ini, sebab Biro Hukum Pem­prov Sumbar menyatakan konsep­nya hampir ram­pung. Tinggal bagaimana untuk penye­lesa­iannya, pan­sus yang telah ada dapat mem­bahasnya dengan se­gera,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sumbar Rey­don­ny­zar Moenek  juga me­nga­takan, pengelolaan dana raja­wali  danayang masih meng­endap ini akan di­do­rong sege­ra diman­faat­kan. Ia me­nya­yang­kan dana yang tak bisa digunakan dika­rena­kan belum ada­nya regulasi.

“Apapun konsep atau wadah yang dipakai nantinya digunakan, intinya dana ini harus bisa disalurkan. Jika dana ini bisa segera disa­lurkan akan dapat mem­bantu siswa miskin, ma­hasiswa miskin dan dosen untuk melanjutkan pen­di­dikannya. Kita pakai bu­nganya saja, akan berapa banyak mela­hirkan orang hebat di Sum­bar,” terangnya. (h/mg-len)

Editor: Administrator

Terkini

X