APK Berpotensi Timbulkan Pelanggaran Pilkada

- Senin, 14 September 2015 | 18:38 WIB

Selain itu, KMSKP juga menyoroti pendirian posko oleh masing-masing peserta pilkada. Bagi peserta yang memiliki dana cukup besar akan terlihat sekali banyak posko yang berdiri dan memungkinkan atribut di­pasang. Berbeda dengan calon yang hanya memiliki dana pas-pasan, maka posko juga tidak akan terlihat menjamur. Hal ini menurut Firdaus harus ada kendali, sehingga kecurangan-ke­curangan bisa dicegah.

Di samping itu, satu hal yang patut menjadi perhatian KPU adalah banyaknya APK baru yang bermunculan, sementara APK dari KPU masih belum terlihat karena masih dicetak.

“Secara aturan begitu pa­sangan calon sudah ditetapkan, atau masuknya masa kampanye, KPU sudah harus menyediakan APK paslon untuk kemudian dipasang di beberapa tempat yang sudah ditetapkan. Jangankan memasang APK calon, baliho bakal calon saja masih banyak yang terpasang sementara masa kampanye sudah berjalan. Ini menurut kami kerja KPU dan Bawaslu belum jalan sepenuh­nya,” urai Firdaus lagi.

Kemudian pada bagian penye­lenggara, ia melihat pengadaan APK dinilai cukup riskan. Ter­ma­suk juga dengan akun media sosial saat ini yang sudah tidak terbendung. Selain itu, perihal kerja sama dengan media juga harus menjadi perhatian dengan melihat batasan media yang bisa diikutsertakan. Pada bagian ak­hir, KMSKP juga mem­pertanya­kan kegiatan debat publik yang memakan dana cukup banyak dan hingga saat ini konsep tersebut masih belum rampung dan belum diketahui publik.

Terkait sosialisasi Pilkada, Firdaus tidak menampik lesunya pilkada saat ini berpotensi me­nimbul­kan golput lebih besar disamping tren golput yang se­makin besar setiap pemilu.

Sejauh ini, katanya KPU su­dah melakukan apa yang menjadi petunjuk dalam PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye berupa pemasangan APK dan pembagian bahan kampanye. Namun, apakah yang dilakukan oleh KPU ini sudah mencapai subtansi yang diinginkan atau tidak perlu dievaluasi lagi.

“Sosialisasi saat ini masih bersifat formal dan belum mak­simal,” ucap Firdaus.

Tidak hanya soal APK, KM­SKP juga mengkritisi proses pilkada serentak dan proses peng­gunaan anggarannya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X