Paslon Diminta Secepatnya Laporkan Daerah Kampanye

- Rabu, 30 September 2015 | 20:40 WIB

“Kami memberikan su­atu bentuk alat kontrol yak­ni, dalam bentuk blangko laporan tatap muka dan di­alog yang mereka adakan, dengan siapa pertemuan tersebut, kapan, berapa pe­sertanya, juru bicara, apa targetnya sekaligus lo­kasi­nya. Nah dari laporan ter­sebut, dapat dilihat daerah-daerah mana saja yang tidak tersentuh oleh paslon de­ng­an demikian KPU akan me­la­kukan sosialisasi ke da­erah yang belum tersentuh ter­sebut,” ujarnya, Rabu (30/9).

Namun hingga sekarang KPU masih menunggu la­poran tersebut dari paslon, dan kemudian pihaknya juga berharap paslon selalu mela­kukan koordinasi dengan KPU terkait apa saja ke­giatan yang dilakukan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan mengumpulkan paslon lagi, dan akan mem­beritahu bahwa KPU akan memfasilitasi kebutuhan A­PK yang mereka kelola sen­diri. Kalau dahulu yang me­reka kelola sendiri ada­lah bahan kampanye saja, kalau untuk APK kan dari KPU namun sekarang ada bahagian yang akan kita serahkan un­tuk mereka ke­lola. Namun syaratnya tidak boleh di­pa­sang ditempat sembarangan hanya di pos­ko, dan tempat-tempat me­reka berkampanye. Misal­nya, KPU menyediakan se­jum­lah baliho, umbul-um­bul, dan spanduk kalau me­reka menganggap itu perlu,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, bahwa KPU selalu meng­krea­si­kan metode kam­pan­ye. Bukan hanya sekedar hanya menjalani tahapan pemilihan kepala daerah saja, tapi juga target terhadap pemilih. Begitu juga dengan paslon selain mem­per­kenal­kan visi mi­si­nya juga di­minta memperkenalkan pa­radigma pemilu saat ini.

“Kalau dahulu pe­mili­han lebih ditekankan pada alat peraga kampanye (A­P­K), karena memang pe­ne­kanan­nya begitu. Namun sekarang diperlukan ke­bijakan bagaimana paslon menjelaskan visi misi dan program sesuai dengan ke­mam­puan dan penerimaan masyakat karena hal ini sa­ngat penting,” ujarnya.

Ia mengaku kesulitan yang dialami oleh KPU saat ini adalah pemasangan AP­K, misalnya terdapat APK yang rusak karena bencana alam dan  itu adalah klausul yang membenarkan KPU untuk mengantinya. Namun masalahnya KPU tidak m­e­nge­tahui angka detail APK yang rusak karena tidak intesnya komunikasi ma­sya­rakat dan lainnya dengan penyelenggara.

KPU juga meminta jika ada APK yang dirusak oleh tangan-tangan jahil segera melaporkan ke pihak ke­po­lisian, Panwaslu, atau Bawaslu.

“Kemudian kita akan buatkan berita acaranya, dan kita akan coba untuk me­ngantinya. Kenapa kita buat­kan berita acaranya, agar polisi juga mengetahui bah­wa resiko dari kerusakan APK tersebut juga berakibat pada anggaran. Untuk itu, kita meminta untuk pihak kepolisian menindaklanjuti tangan-tangan jahil ter­sebut,” ujarnya. (h/mg-rin)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X