Baru 9 Daerah Dapat WTP

- Rabu, 14 Oktober 2015 | 19:52 WIB

Hal itu dikatakan oleh mantan Kepala BPK Sum­bar, Betty Ratna Nuraeny dalam acara serahjabatan kepada Kepala BPK Sum­bar yang baru, Eldy Mus­tafa, di Kantor BPK Sum­bar, Selasa (13/10). Ke­giatan itu dihadiri oleh semua pemerintah dan DPRD se-Sumbar.

Daerah-daerah yang mem­peroleh WTP tersebut, kata Betty, Kota Padang, Kota Bukittingi, Kota Paya­kum­buh, Tanah Datar, Agam, Pe­sisir Selatan, Pa­dang­pa­ria­man, dan Pasa­man.

Betty menuturkan, kali pertama bertugas di Sum­bar, yakni pada 2009, masih ada daerah yang penge­lo­laan keuangannya dini­lai dis­­claimeralias pe­nge­lo­laan keuangan yang ku­rang baik. Namun, seiring ber­jalannya waktu, daerah yang mendapatkan opini dis­clai­mer berangsur men­da­pat­kan predikat Wajar De­ngan Pengecualian (WDP) yang berarti masih ada te­muan BPK atas penge­lolaan keu­a­ngan daerah tersebut. Se­dangkan WTP, pe­ngelolaan keuangan yang dinilai baik oleh BPK.

Betty berharap, ke depan daerah yang masih ber­pre­dikat WDP hendaknya da­pat meraih WTP dengan cara berkoordinasi dengan ba­ik dan memiliki kesa­da­ran untuk melahirkan lapo­ran keuangan yang baik.

Kesan Betty selama 4,5 tahun bertugas di Sumbar, kepala daerah di Sumbar berkomitmen tinggi untuk memeroleh opini WTP.

Pesannya sebelum me­ninggalkan Sumbar dan menjabat Inspektur Pe­ne­gak Integritas pada  Ins­pektorat Utama BPK RI, kepala daerah hendaknya me­nindaklanjuti re­ko­mendasi BPK karena kalau kalau tidak, bisa ber­ujung pidana.

Sementara itu, Kepala BPK Sumbar yang baru, Eldy Mustafa yang sebe­lumnya menjabat Kepala BPK RI Wilayah Nusa Teng­­gara Barat mengatakan, ia akan melanjutkan ker­jasama BPK dengan peme­rintah daerah untuk me­wujudkan tata kelola pe­merintahan yang baik agar penggunaan keuangan ne­gara ekonomis, efisien dan tepat sasaran, sehingga ber­dampak pada kese­jah­teraan masyarakat.

Kepala BPK RI, Harry Azhar Aziz me­nga­ta­kan, tan­tangan ke depan dalam bidang pertang­gun­g­jawaban keuangan semakin berat. Terutama dengan mulai diberlakukannya p­e­la­poran dengan meng­gu­nakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual mulai tahun ini di seluruh instansi pe­merin­tah, baik pusat maupun daerah.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB
X