MK Verifikasi Gugatan 6 Cakada di Sumbar

Administrator
- Selasa, 29 Desember 2015 | 03:50 WIB

Dari enam kabupaten dan provinsi yang menga­jukan gugatan,  Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok terancam tidak akan disidang oleh MK, karena tersangkut persoalan waktu pengajuan permohonan.

Menurut pada pasal 158 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peme­rintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salah satu ketentuan pendaftaran gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 3x24 jam usai dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Kabupaten Solok melalui pasangan calon Desra Ediwan-Bachtul mengajukan permo­honan ke MK pada 22 Desember 2015, sementara batas waktu pengajuan permohonan untuk tingkat bupati dan walikota adalah 21 Desember 2015.  Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Pasaman yang me­nga­jukan gugatan melalui paslon Benny Utama-Daniel.

Sementara daerah lainnya, seperti Kabupaten Solok Selatan melalui paslon Khairunas-Edi Susanto mengajukan permo­honan gugatan pada Minggu (20/12), Tanah Datar melalui paslon Edi Arman-Taufiq Idris pada Sabtu (19/12), Limapuluh Kota melalui paslon Asyirwan Yunus-Ilson Cong pada Sabtu (19/12) dan Provinsi Sumbar melalui paslon Muslim Kasim-Fauzi Bahar pada Selasa (22/12). Untuk pemilihan gubernur, masa pe­ngajuan permohonan adalah 22 Desember 2015.

Sementara jika melihat ke­ten­tuan perselisihan suara yang masih menjadi  keraguan banyak pihak ini, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman tampaknya yang layak mene­ruskan permohonan.

Berdasarkan pasal 158 Ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut menye­butkan daerah dengan penduduk 0 hingga 250.000, selisih mak­simal sebesar 2 persen. 250.000 hingga 500.000  sebesar 1,2 persen. Kemudian 500.000 hing­ga 1 juta itu maksimal 1 persen. Dan terakhir untuk daerah lebih dari 1 juta jiwa maksimal selisih suara yang harus dipenuhi sebe­sar 0,5 persen dari total keselu­ruhannya.

Berdasarkan perolehan suara yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, selisih suara sebanyak 501 suara atau sekitar 0,66 per­sen. Paslon Muzni Zakaria men­dapatkan perolehan suara 37.764 (50,33 persen) sedangkan Khai­runas-Edi Susanto meraih 37.263 suara (49,67 persen). Kabupaten ini berdasarkan data BPS memi­liki jumlah penduduk 153.943 artinya untuk bisa mengajukan gugatan ke MK, selisih suara maksimal dua persen.

Sementara berdasarkan seli­sih suara di Pasaman sebanyak 1.285 suara atau sekitar 0,98 persen dengan jumlah penduduk 263.838 jiwa, paslon Benny Uta­ma-Daniel bisa meneruskan ke persidangan. Daerah dengan penduduk di atas 250.000 ini setidaknya memenuhi ketentuan perselisihan suara maksimal 1,2 persen. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, paslon Ben­ny Utama-Daniel meraih 64.339 suara (49,51 persen) dan Yusuf Lubis-Atos Pratama meraih 65.624 (50,49 persen).

Namun demikian, keputusan untuk menerima gugatan hasil Pilkada ini menjadi keputusan majelis hakim MK sepenuhnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Terima Bantuan Sembako dan Beasiswa

Selasa, 30 November 2021 | 08:50 WIB
X