Tim MK-Fauzi Minta Ditindaklanjuti ke Bareskrim

- Sabtu, 2 Januari 2016 | 06:24 WIB

Tim MK-Fauzi, Andi Nurpati mengatakan, bukti baru tersebut adalah surat pernyataan dari Nasrul Ali Umar, selaku pemilik STTB Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Teknik Menengah (STM) yang diduga dipakai oleh NA. Dalam surat pernyataan yang dibuat di Desa Lagan pada 8 Mei 2010 itu, dinyatakan bahwa Nasrul Ali Umar memberikan STTB ST dan STM miliknya kepada NA.

Selain itu, tim MK-Fauzi juga menemukan bukti baru lainnya, yakni pernyataan Bustanul Arifin, Koordinator Divisi Hukum Pan­waslu Pesisir Selatan tahun 2010. Pernyataan tersebut berisi bahwa Bustanul Arifin melakukan inve­stigasi faktual kepada Nasrul Ali Umar terkait STTB ST dan STM yang digunakan oleh NA. Dalam surat pernyataan itu juga terdapat surat pernyataan yang dibuat oleh Nasrul Ali Umar, yang diserah­kan kepada Bustanul Arifin.

Dua bukti baru itu diserah­kan oleh tim MK-Fauzi kepada KPU Sumbar di kantor KPU tersebut, Kamis (31/12). Penye­rahan bukti tersebut diantarkan langsung oleh pasangna calon gubernur Sumbar, MK-Fauzi, didampingi oleh Andi Nurpati, kuasa hukum Ibrani, dan anggota tim sukses MK-FB lainnya.

“Dengan penyerahan bukti baru ini kami berharap KPU Sumbar menindaklanjuti laporan tentang dugaan ketidakbenaran ijazah/STTB atau penggunaan STTB milik orang lain oleh Nasrul Abit. Kami mengha­rapkan KPU menindaklanjuti hal ini kepada Bareskrim Mabes Polri, sekaligus memohon kepa­da KPU Sumbar untuk meng­hentikan proses penetapan gu­bernur dan wakil gubernur ter­pilih Sumbar periode 2015-2020, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutur Ibrani, kuasa hukum MK-Fauzi.

Ibrani menyampaikan, pi­haknya telah memberitahu KPU sumbar tentang laporan pihaknya pada 16 Desember 2015 kepada Bawaslu Sumbar, yang salah satu laporan tersebut adalah dugaan penggunaan ijazah milik Nasrul Ali Umar oleh Nasrul Abit seba­gai syarat administrasi menjadi calon wakil gubernur Sumbar. Untuk menindaklanjuti laporan itu, Bawaslu Sumbar pada 21 Desember 2015 mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang menyatakan bahwa laporan tersebut bukan pelang­garan pemilihan. Akan tetapi, kata Ibrani, pihaknya tidak sepen­dapat dengan keputusan Bawaslu tersebut. 

“Merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 101 Ayat (1) Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendi­dikan setelah dilakukan peneta­pan pasangan calon, KPU pro­vinsi dan/atau KPU kabupaten/kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak­lanjuti sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Ibrani.

Sementara itu, Andi Nurpati mengatakan, mengenai ijazah NA, pihaknya hanya mengakui keaslian ijazah SD milik NA karena di dalam ijazah itu ter­dapat nama orangtua NA, yakni Abit. Sementara ijazah ST milik NA, pihaknya tidak mengakui karena nama orangtua NA di ijazah itu berganti menjadi Ali Umar. Demikian pula yang ter­tera di ijazah STM milik NA.

“Dalam ijazah ST dan STM itu, Nasrul A ditulis sebagai anak tuan Ali Umar. Jadi, Ali Umar di sana bukan wali atau pengganti orangtua dari Nasrul A, tapi adalah orangtua Nasrul A. Se­dangkan orangtua Nasrul Abit adalah Abit, seperti yang tertulis dalam ijazah SD miliknya,” ujar Andi yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pe­milu (Bappilu) DPP Partai De­mokrat itu. 

Selain itu, kata Andi, dalam ijazah sarjana NA di Universitas Bandar Lampung (UBL) tertang­gal 12 November 1988 yang ditandatangani oleh Rektor UBL, Dra Ny. Sri Hayati Barus­man, dalam stempelnya tertera rektor. Sedangkan pada ijazah yang ditandatangani oleh Ko­pertis Wilayah II tanggal 23 November 1989, ijazah NA di UBL dikeluarkan pada 11 No­vember 1989. Andi heran, kena­pa terdapat perbedaan tanggal dan tahun pada ijazah yang dike­luarkan oleh universitas yang sama. Selain itu, keanehan yang ditemukan oleh Andi pada ijazah yang ditandatangi oleh Kopertis Wilayah II itu, di stempel ijazah NA tidak tertera rektor, melain­kan UBL.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB
X