Tim MK-Fauzi Minta Ditindaklanjuti ke Bareskrim

Administrator
- Sabtu, 2 Januari 2016 | 06:24 WIB

Keanehan lainnya, kata Andi, mengapa Nasrul Abit mempunya ijazah STM tahun 1975, lalu menngurus pula dan menda­patkan ijazah Persamaan SMA pada tahun 1983. Padahal, ijazah STM bisa digunakan untuk ma­suk perguruan tinggi, karena STM sederajat dengan SMA.

Berdasarkan bukti-bukti itu, tim MK-FB berusaha menelu­suri tempat tinggal Nasrul Ali Umar di Lagan, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Akan tetapi, tim MK-FB tidak menemukan yang bersang­kutan. “Mengapa yang bersang­kutan tiba-tiba hilang lenyap dari tempat tinggalnya bersama anak dan istrinya,” kata Andi.

Dengan segala bukti dan ke­jang­galan itu, tim MK FB KPU Sumbar menindaklanjuti bukti-bukti itu ke pihak berwenang. “Harusnya bukti-bukti itu ditin­daklanjuti oleh KPU Pesisir Selatan pada 2010 yang lalu, setelah direkomendasikan oleh Panwaslu Pesisir Selatan. Namun waktu itu KPU Pesisir Selatan tidak menindaklanjutinya. Oleh karena itu kini kami ingin KPU Sumbar menindaklanjutinya,” sebut Andi.

Saat ditanya mengenai per­nya­taan dari Bustanul Arifin yang dilampirkan dalam penyerahan bukti itu ke KPU Sumbar, se­men­tara Bustanul Arifin baru-baru ini membantah pernyataan yang dibuatnya pada tahun 2010 yang lalu, Andi menjawab, bahwa pernyataan itu tidak bisa dibantah begitu saja oleh Bustanul Arifin karena pada tahun 2010 itu, Bustanul Arifin membuat perta­nyaan atas nama Pasnwaslu Pe­sisir Selatan.

Terkait gugatan ke KPU Sum­bar itu, menurut Andi, ada­lah upaya menegakkan kebe­naran agar tak terjadi lagi kasus serupa ke depannya. Untuk ija­zah NA, apabila terbukti palsu, agar ijazah itu tidak digunakan lagi ke depannya. Sedangkan kalau ijazah itu asli, NA bisa menggunakannya tanpa ada lagi yang menggugatnya.

Pihaknya sangat optimistis upaya pembuktian itu berhasil, karena sejumlah bukti baru yang diajukan itu sangat kuat. Tinggal bagaimana pihak terkait dan berwenang menindaklanjuti buk­ti-bukti itu.

Saat ditanya perihal harapan tim MK-Fauzi kepada KPU Sum­bar untuk mengkaji semua bukti-bukti itu, Andi mengatkan, pihaknya tidak menentukan batas waktu. Meski demikian, KPU dibatasi oleh waktu penetapan calon. Artinya, KPU sudah harus menyelesaikan kajian itu sebelum penetapan calon.

Mengenai nasib Pilkada Sum­bar apabila nantinya dugaan penggunaan ijazah palsu itu terbukti, menurut Andi, pasa­ngan MK-Fauzi akan ditetapkan sebagai pemenang.

Sementara itu, Fauzi Bahar mengatakan, dengan bergulirnya persoalan dugaan penggunaan ijazah palsu ini, adalah kesem­patan bagi Nasrul Abit untuk mem­buktikan bahwa ijazah yang ia pakai tidak palsu, sekaligus untuk membersihkan nama baiknya.

Terkait gencarnya upaya pi­haknya untuk membuktikan kebenaran dugaan pemakaian ijazah palsu tersebut, kata Fauzi, analoginya adalah penonton akan turun ke lapangan sepakbola saat pertandingan berlangsung, apa­bila wasit tidak berbuat jujur, sesuai ketentuan berlaku. Misal­nya, apabila terjadi pelanggaran berat, namun wasit tidak mem­beri kartu kepada pemain yang melakukan pelanggaran, hal seperti itulah yang menyebabkan penonton turun ke lapangan untuk memprotes.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Terima Bantuan Sembako dan Beasiswa

Selasa, 30 November 2021 | 08:50 WIB

Wako Padang Paparkan Ekonomi Kreatif di ICCN Pekanbaru

Minggu, 28 November 2021 | 07:50 WIB

Masjid di Padang Bakal Ramah Anak

Sabtu, 27 November 2021 | 07:37 WIB
X