Masyarakat Pertanyakan Tanah Cadangan Pengganti

- Jumat, 8 Januari 2016 | 03:17 WIB

Pasalnya, hingga hari ini setelah pascapem­bong­ka­ran, Pemko Padang belum memberikan hak ma­sya­rakat. Tanah Cadangan Peng­ganti (TCP) belum ditunjukkan dengan jelas oleh Pemerintah Kota Pa­dang.

Dalam jumpa pers yang dilakukan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ku­ranji Peduli (LSM-KP), Jafrizal kepada wartawan, kemarin, di Kuranji, men­jelaskan, hingga kemarin tim penyelesaian kon­so­lidasi jalur dua by pass belum menjelaskan TCP yang menjadi hak ma­sya­rakat.

Dalam konsolidasi, ta­nah masyarakat 30 persen yang diserahkan kepada pemerintah, dengan rincian 20 persen untuk jalan dan 10 persen dicarikan peng­ganti oleh Pemko Padang.

Diakui oleh Jafrizal me­mang sudah ada kabarnya masyarakat yang menerima TCP tapi tidak berada di kawasan by pass, dan itu menyalahi konsolidasi. Ka­rena dalam konsolidasi tanah pengganti masih ber­ada di kawasan by pass.

“Masa tanah pengganti adanya di perumahan,” tu­tur Jafrizal.

Ia menambahkan, jika Pemko Padang bisa meng­ambil paksa tanah masya­rakat di by pass masyarakat juga bisa mengambil paksa haknya.

“Kita sebenarnya butuh kejelasan saja, di mana ta­nah pengganti yang dijan­jikan oleh Pemko. Jika itu tanah fasum, tunjukkan,” katanya.

Dari peta yang sempat diperlihatkan kepada war­tawan, tanah fasum atau sempat disebut sebagai ta­nah pengganti berada di titik persimpangan jalan by pass. Posisi tanah tersebut memang menggiurkan ka­rena berada di tanah persim­pangan. Namun, dari peta tersebut terlihat ada tanah fasum atau TCP yang sudah dijual dan sudah dibangun. Malah ada yang sudah diba­ngun kantor pemerintah.

“Kalau terkait dengan tanah fasum atau tanah peng­ganti untuk masyarakat yang sudah dibangunkan kantor itu bukan urusan kita. Kita hanya menuntut hak kita sebagai masyarakat saja,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB
X