Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Sumbar Alot

- Jumat, 8 Januari 2016 | 03:29 WIB

Sesuai jadwal yang telah diagendakan, paripurna rencananya dimulai pukul 10.00 pagi. Namun karena alasan administrasi Plt Sekwan, Raflis menuturkan agenda ini ditunda jadi pukul 13.30.

Penundaan dilakukan bahkan saat sidang paripurna belum dibuka. Meskipun sempat tertunda, saat dimulai kembali pukul 13.30 pelaksanaan rapat paripurna ini ternyata masih belum berjalan sesuai harapan.

Hujan interupsi berdatangan dari kalangan anggota dewan saat rapat berlangsung. Mulai dari yang mempertanyakan adanya fraksi yang tak memasukkan nama anggota ke Komisi. Hingga protes terkait jumlah susunan anggota Komisi II yang hanya 5 orang.

“Saya sarankan penetapan ini ditunda dulu pimpinan. Sekarang kan belum lengkap. Di Komisi II cuma 5 orang, alangkah lucu dan anehnya. Ini bertentangan dengan tatib DPRD yang meng­instruk­sikan alat kelengkapan diisi merata,” interupsi Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Nofrizon.

Keanehan lain papar Nofrizon, ada fraksi yang tidak meletakkan anggota pada Komisi II Bidang Ekonomi.

“Ini tak mungkin dilanjutkan alangkah baiknya penetapan alat kelengkapan ini ditunda sampai 18 Januari bersamaan pelantikan enam PAW nanti pimpinan,” saran Nofrizon lagi.

Berdasarkan surat keputusan penetapan anggota komisi yang dibacakan Plt Sekwan DPRD, Raflis memang terlihat keanehan dari lima komisi yang ada, para dewan berbondong-bondong ingin masuk ke Komisi I Bidang Pemerintahan. Jumlahnya mencapai 16 anggota, beda jauh dengan Komisi I dibanding Komisi II Bidang Ekonomi malah dibiarkan ramping hanya dengan lima anggota.

Sementara itu, dalam konsep yang dibacakan Plt Se­kretaris DPRD Sumbar, Raflis, pada Komisi I bidang pe­merintahan terdapat 16 anggota. Di Komisi II bidang eko­nomi hanya 5 orang, Komisi III bidang keuangan ber­jumlah 10 orang, Komisi IV bidang permbangunan ber­jumlah 14 orang, lalu Komisi V bidang kesejah­te­raan berjumlah 10 orang. Untuk Banggar berjumlah 32 orang, Baleg berjumlah 15 orang, dan Bamus 31 orang.

Yulfitni Djasiran dari Fraksi Golkar menuturkan, Komisi II yang membidangi persoalan ekonomi mestinya memiliki anggota yang memadai. Tidaklah lima orang seperti konsep yang dibacakan Sekwan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB
X