MK Terima Gugatan MK-Fauzi

- Jumat, 8 Januari 2016 | 03:42 WIB

JAKARTA, HALUAN—”Al­ham­dulillah, opini yang terbentuk selama ini bahwa gugatan MK-Fauzi akan kan­das di Mahkamah Kons­titusi, ternyata tidak ter­bukti. MK menerima dalil-dalil dan alat bukti yang kami ajukan,” kata Ibrani, SH, MH, kuasa hukum Mus­l­im Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi), seusai sidang  perdana gugatan Pilkada Sumbar di Gedung Mah­kamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (6/1).

Sidang pemeriksaan pen­dahuluan yang dipimpin langsung Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat, SH,MS ke­marin dihadiri pemohon, yakni calon wakil gubernur nomor urut 1 Fauzi Bahar

bersama kuasa hukumnya Ibrani dan Yudi Rizaldi. Dari pihak termohon hadir Ketua KPU Sumbar Amnasmen, dan pihak terkait calon gubernur nomor urut 2 Irwan Prayitno bersama Ketua Tim Pemenangan Budi Syukur dan kuasa hukum Syaiful, SH.

“Inti dari materi gugatan yang kami ajukan adalah adanya pe­lang­garan proses demokratisasi yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Un­dang,” ujar Ibrani.

Merujuk pada Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 2015 itu, menurut Ibrani, penye­lenggaraan Pilkada Pilgub Sum­bar berlangsung tidak jujur dan tidak fair. Ada sejumlah pelang­garan prinsip yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) beker­jasama dengan pejabat negara (petahana).

Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3, papar Ibrani, intinya melarang pejabat Negara (petahana) membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau meru­gikan salah satu calon, melarang mengganti pejabat enam bulan  sebelum masa jabatannya ber­akhir serta melarang mengguna­kan program dan kegiatan peme­rintah daerah untuk kegiatan pemilihan.

Konsekwensi dari pelang­garan Pasal 71 ayat  2 dan 3 itu ada dalam ayat 4, yakni penca­lonan petahana dibatalkan oleh KPU (lengkapnya lihat tabel).

“Pelanggaran prinsip  itulah, menurut kami yang terjadi di Pilkada Sumbar sehingga proses­nya tidak jujur, tidak adil dan tidak fair. Hakim menanyakan kepada kami, apa saudara punya bukti-bukti. Kami punya 54 alat bukti berupa surat, video dan rekaman dan sudah kami serah­kan kepada MK,” kata Ibrani.

Di antara pelanggaran yang dimaksud, menurut Ibrani terkait penggantian pejabat yang diduga dilakukan calon gubernur nomor urut 1, Irwan Prayitno (IP) atas Direktur RSUD Padang Paria­man, termasuk penggantian se­jumlah wali nagari oleh calon wakil gubernur Nasrul Abit (NA). Penggantian itu, dilakukan dalam masa enam bulan sebelum masa jabatan  IP dan NA berakhir sebagai Gubernur Sumbar dan sebagai Bupati Pesisir Selatan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB
X