MK-Fauzi Tolak Penetapan KPU Sumbar

- Senin, 25 Januari 2016 | 16:34 WIB

PADANG, HALUAN —  Tim Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi) me­nya­takan menolak penetapan calon terpilih, Gubernur dan Wakil Gu­bernur Sumbar.

Mazhar Putra, mewakili pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 MK-Fauzi  me­nyam­paikan surat penegasan sikap pada KPU Sumbar bahwa bahwa tim MK-Fauzi menolak penetapan calon terpilih karena ada persoalan hukum yang harus disele­saikan.

Surat penegasan tersebut disam­paikan saat penetapan paslon terpilih oleh KPU Sumbar, Sabtu (23/1) pukul 16.00 WIB di Hotel Bumi Minang Padang. Pada kesem­patan tersebut Mazhar Putra juga mengan­cam kalau paslon terpilih ditetapkan, pihaknya akan menggugat KPU ke Penga­dilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dasar gugatan yang akan dilakukan ke PTUN tersebut karena menurutnya pene­tapan yang dilakukan oleh KPU me­langgar ketentuan hukum. Dalam putusan MK (Mahkamah Kon­titusi) sudah memerintahkan, instansi terkait harus me­ngang­gap penting penyelesaian dugaan pelanggaran pilkada. Salah sa­tunya soal dugaan ijazah palsu calon wakil gubernur terpilih Nasrul Abit. Artinya, sebelum ini diselesaikan, penetapan peme­nang belum dapat dilakukan oleh KPU.

Sementara itu Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, pada aturan yang ada satu hari setelah putusan MK, maka KPU harus melakukan penetapan pas­lon terpilih. Menurutnya peneta­pan ini adalah proses yang harus dilakukan oleh KPU. Terkait gugatan yang akan kembali dila­kukan oleh MK-Fauzi ia mengatakan hal tersebut adalah hak dari yang bersangkutan. Pihaknya menyatakan sudah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan UU yang ada.

Amnasmen juga menjelaskan, imbauan MK tersebut adalah kepada pejabat berwenang, jika ada persoalan kriminal atau administrasi dan penjelasan MK pada putusannya, tidak berpe­ngaruh pada penetapan calon terpilih yang dilakukan KPU. Pelaksanaan pleno penetapan ini setelah keluarnya putusan MK pada Jumat (23/1), yang menya­takan bahwa gugatan MK-Fauzi tidak dapat diterima.

Menurutnya, tidak ada dikata­kan pada putusan MK tersebut KPU mesti menyelesaikan hal lain. Amar putusan tersebut, MK menolak gugutan pemohon dan menerima semua eksepsi KPU.

Sebelum penetapan paslon terpilih, Sabtu pagi, paslon no­mor urut 1 didampingi oleh politisi partai Demokrat Andi Nurpati, kuasa hukumnya Ibrani dan Rudiantho juga sudah men­datangi KPU Sumbar. Pada saat kedatangannya ke KPU Andi Nurpati mengatakan, kedatangan mereka untuk menyampaikan putusan MK. Selain itu, pihaknya juga mengantarkan surat untuk menunda penetapan calon ter­pilih Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA).

Dikatakannya, sesuai putusan MK bahwa instansi terkait harus memandang penting pelang­garan-pelanggaran yang terjadi selama pilkada. Dalam pertim­bangan hakim apa yang dila­porkan pemohon terkait pelang­garan administratif berpengaruh terhadap perolehan suara. Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan tindak lanjut oleh instansi berwenang.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X