Fraksi Golkar Belum Bersikap

Administrator
- Selasa, 26 Januari 2016 | 04:05 WIB

PADANG, HALUAN — Fraksi  Golkar DPRD Kota Padang belum menyatakan sikap terkait ditahannya Wakil Ketua DPRD Padang  Wahyu Iramana Putra karena diduga tersangkut kasus judi.

Menurut Ketua Fraksi Golkar Bulan Bintang, Ju­madi kepada Haluan  Senin (25/1), azas praduga tidak ber­salah harus di­ke­de­pan­kan. Butuh klarifikasi dan pernyataan resmi dari pihak kepolisian.

“Kami  lihat dulu lah, proses pemeriksaan Wahyu secara hukum. Hal ini (si­kap) tidak bisa buru-buru. Biar­kan proses secara hu­kum berjalan dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, Fraksi Golkar  DPRD Kota Pa­dang  sebagai perpanjangan tangan dari partai tentu sejalan dengan sikap partai. Sikap apa saja  yang di­ambil nantinya, butuh pem­bica­raan atau diskusi lebih in­tens di tataran kader partai.

 ”Kami belum bi­sa ber­sikap, tapi bukan berarti mendiamkan persoalan ini,” ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Padang  Zul­hardi Zakaria Latif me­nga­takan, pihaknya masih  me­nunggu proses hukumnya. Di samping itu, pihaknya juga akan tetap ada upaya-upaya membantu Wahyu.

“Ia adalah,  kader ter­baik kader Golkar di daerah, berkemungkinan dari partai akan membantu. Tapi pan­dangan sikap fraksi ter­hadap hal ini, belum dapat diangkat, kami butuh pem­bicaraan secara intens antar kader,” tuturnya.

Sedangkan Badan Ke­hormatan (BK) DPRD Ko­ta Padang, saat ini sedang per­gi kunjungan kerja (kun­ker) keluar kota selama lima hari kerja dari 25-29 januari.

Ketua BK DPRD Kota Padang Yendril me­nga­ta­kan, saat ini belum bisa memanggil Wahyu terkait tin­dak pidana judi ini ka­rena, BK juga masih me­nunggu proses hukum dari Polda Sumbar.

“Selain itu, BK kunker  selama lima hari ke luar kota. Dan, kemungkinan setelah pulang kunker baru kami lakukan rapat internal untuk membahas soal Wah­yu,” katanya.

Sementara itu, ber­da­sarkan pantauan Haluan di Gedung DPRD Kota Pa­dang terhadap ruang kerja Wah­yu Iramana Putra ter­lihat terkunci rapat dan yang nampak hanya aktivitas dari pegawai sekretariat DPRD Kota Padang seperti, sespri yang biasanya melayani pekerjaan yang berkaitan dengan Wahyu.

Menurut salah seorang pegawai sekretariat DPRD Kota Padang yang tidak mau disebutkan namanya me­ngatakan, biasanya kalau pim­pinan DPRD Kota Pa­dang tidak sedang berada di tempat, maka ruangan ker­janya dikunci.

“Kalau, pimpinan DPRD itu sudah bertugas kembali barulah pintu ruang kerjanya dibuka,” katanya.

Sementara itu pihak Ke­polisian Daerah Sumbar telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Padang, Wah­yu Iramana Putra bersama tiga rekannya Jasmian Amir, Nusirwan, dan Osril sebagai tersangka.

Karena terbukti,  me­lakukan tindak pidana  perjudian jenis song, Jumat (22/1) malam.  Perbuatan itu  melanggar hukum, dan keempatnya dijerat pasal pasal 303 Juncto pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman hukuman pen­jara maksimal 10 ta­hun, atau denda paling banyak Rp25 juta.

Tindak pidana itu sen­diri,  juga diperkuat dengan sejumlah barang bukti yang turut diamankan petugas saat itu.

Barang bukti berupa 76 lembar kartu remi, dan uang tunai Rp.300ribu. (h/ade)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

384 Pejabat Pemko Padang Dilantik Hendri Septa

Minggu, 5 Desember 2021 | 07:46 WIB
X