Nofi: Jadikan Instrospeksi Kinerja

- Kamis, 11 Februari 2016 | 13:09 WIB

PADANG, HALUAN—Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar H. Nofi Candra, SE  menanggapi positif adanya wacana pembubaran DPD RI. Wacana ini mengemuka dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu.

“Mukernas PKB yang membicarakan tentang DPD itu, perlu disambut positif. Namun tetap harus dikritisi supaya wacana ini tidak sekedar wacana tanpa makna dan tidak punya tujuan untuk kemajuan perbaikan tata negara,” ujar anggota DPD RI Nofi Chandra, melalui selulernya kepada Haluan, Rabu (10/2).

Pihaknya menyebut beberapa poin menarik yang harus menjadi perhatian dalam wacana pembubaran DPD. Pertama, wacana tersebut harus dianggap sebagai kritikan konstruktif terhadap lembaga DPD. Munculnya wacana pembubaran DPD, tidak bisa dilepaskan dari peranan DPD yang sangat terbatas.

Pihaknya menilai, DPD tidak memiliki wewenang yang mumpuni sebagai lembaga negara dan jika masih dipertahankan seperti sekarang, maka DPD sangat tidak efektif dan efisien serta juga tidak signifikan bagi negara. 

“Pembubaran DPD yang diwacanakan PKB merupakan bentuk perhatian terhadap DPD yang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai wadah estafet aspirasi masyarakat di daerah ke pusat,”  katanya. 

Kedua, perlu diadakan perubahan UUD dan MD3 untuk menguatkan lembaga DPD. Jika DPD dibiarkan tetap dalam format sekarang, menurut Nofi, maka DPD memang seharusnya dibubarkan. 

Ketiga, penekanan terhadap pembubaran DPD seharusnya ditanggapi anggota DPD sebagai momentum instrospeksi kinerja lembaga sekaligus momentum perbaikan lembaga yang memang harus dilakukan. Menurut Novi, DPD harus mampu menjalin sinergitas dan relasi yang lebih baik dengan DPR. 

“Wacana di Mukernas PKB merupakan momentum bagi pimpinan DPD untuk menjalin komunikasi politik yang lebih baik kepada pimpinan partai politik di DPR untuk penguatan lembaga. Hal itu perlu dilakukan agar DPD dan DPR saling menguatkan, bukan saling mengungkap kelemahan masing-masing,”  paparnya.

Namun demikian, Nofi mengingatkan bahwa untuk merealisasikan wacana pembubaran DPD harus melalui amandemen UUD. Amandemen itu tidak akan terwujud jika MPR tidak menghendaki perubahan UUD. Namun, hal terpenting yang menjadi fokus yaitu bagaimana melakukan penambahan kewenangan DPD. Karena DPD harus dikuatkan peranan dan kewenangan kerjanya agar lebih bermanfaat untuk merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X