Disdikbud Minta SLB Diserahkan kepada Provinsi

- Kamis, 11 Februari 2016 | 13:30 WIB

PADANG, HALUAN—Seiring dengan terjadinya pemindahan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari kabupaten/kota ke provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sumbar menghendaki hal yang sama juga berlaku pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Bahkan sejak 2014, melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebelumnya, seluruh aset, guru dan pengelolaan SLB menjadi kewenangan provinsi.

“Sayangnya hal ini belum terlaksana secara baik. Dari 140 SLB yang ada, hanya tiga yang utuh menjadi tanggung jawab provinsi. Sisanya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota dan pihak swasta. Hanya 12 SLB yang kami dikelola. Yang dikelola pihak swasta itu tidak masalah,” ucap Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PK-LK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar Jhoni Nurdin kepada Haluan di ruang kerjanya, Rabu (10/2).

Jhoni mengatakan, dari 140 SLB, tiga SLB yang aset beserta guru dan operasionalnya menjadi tangggung jawab provinsi diantaranya SLB Negeri 01 di Limau Manis, SLB Negeri 02 Padang Sarai dan SMALB. Sisanya ada yang menjadi tanggung jawab provinsi bersama-sama dengan kabupaten kota seperti pengelolaan SLB di Pariaman, Solok Selatan, Linggo Sari Baganti, Sijunjung, Lubuak Sikaping, Limo Kaum, Payakumbuah dan Kabupaten Solok. Kemudian, sekitar 87 persen lagi merupakan milik swasta.

“Untuk SLB yang dikelola bersama, sarana dan prasarana milik kabupten/kota sedangkan gurunya dari  provinsi,” terang Jhoni.

Jhoni menyatakan dorongan penyerahan SLB ke provinsi ini disebabkan, banyaknya kepala daerah yang tidak begitu mempedulikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Akibatnya sering ditemukan, kekurangan sarana prasarana, kekurangan guru, operasional dan kondisi memprihatinkan lainnya di SLB. Jika bukan campur tangan swasta, pendidikan untuk anak berkebutuan khusus akan lebih memprihatinkan lagi. Kemudian, jika diserahkan kepada provinsi, beban APBD kabupaten dan kota akan berkurang dan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus akan tetap fokus.

“Sebenarnya, dilihat positifnya ini bagus juga, berarti semuanya memperhatikan SLB. Namun, begitu bicara tanggungjawab, semuanya pada mengelak. Padahal kondisi SLBnya sangat memprihatinkan. Begitu kami ingin intervensi kami terhambat sebab asetnya masih milik kabupaten/kota,” tambah Jhoni.

Pihaknya sendiri berharap, terhitung 1 Oktober 2016 mendatang, selain penyerahan aset dan data SMA ke provinsi tuntas, penyerahan aset, guru dan lainnya dri SLB juga bisa dituntaskan. Dengan demikian, kekurangan guru dan kekurangan prasarana bisa diatasi. Provinsi akan bertindak tegas, sehingga semua SLB mendapat perhatian yang sama. Saat ini, terdapat 258 guru SLB yang berada di bawah nauangan provinsi dan 162 guru dibawah naungan kabupaten/kota serta 715 guru non PNS. Kemudian, terdapat 5 pengawas untuk 140 SLB dan jumlah ini sangat sedikit sekali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Fidel Effendi mengatakan, sejauh ini SLB memang menjadi tanggungan provinsi dan kabupaten kota sifatnya hanya membantu. Untuk pemindahan kewenangan ini, pihak kurang sepakat dengan keinginan tersebut. Mengingat hubungan dinas pendidikan provinsi ke SLB yang dinilai terlalu jauh dan jumlah SLB yang tidak banyak. Menurutnya, hal ini akan menyulitkan provinsi sendiri dalam melakukan pengendalian SLB.

“Di Solok Selatan, untuk pengadaan guru Pemkab tetap membantu termasuk dana operasional. Aset pun masih berada di kabupaten, belum lagi ke provinsi. Berbeda dengan SMA, yang semuanya nanti akan menjadi milik provinsi,” ucapnya. (h/mg-ysn/eni)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB
X