KPP Pratama Sita Harta Penunggak Pajak

- Selasa, 29 Maret 2016 | 03:52 WIB

PADANG, HALUAN—Ta­hun 2016 adalah tahun pe­negakan hukum bagi DJP. Salah satu wujudnya adalah   seluruh KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sum­bar dan Jambi melak­sanakan penyitaan  harta wajib pajak penunggak pa­jak.

Selain juga melakukan pemblokiran rekening dan mengusulkan pencegahan perjalanan ke luar negeri. Terhadap barang yang disita sebagai jaminan pelunasan utang pajak tersebut, akan dilakukan pelelangan di muka umum dalam waktu dekat.

“Penyitaan dan pem­blokiran rekening hingga pengusulan pencegahan per­jalanan keluar negeri itu dilakukan terkait dengan proses penegakan hukum dibidang perpajakan yang kita lakukan,” sebut Ka­kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Teguh Budiharto kepada Haluan, Senin (28/3).

Sebelum dilakukan pe­ne­gakan hukum, lanjut Te­guh, terhadap Penunggak pajak ini telah dilakukan berbagai upaya penagihan secara persuasif dengan mengimbau, mengingatkan, dan mengundang penung­gak pajak ke KPP Pratama untuk melunasi utang pa­jaknya.

“Oleh karena penung­gak pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka sesuai dengan UU Nomor 19 Ta­hun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka terhadap penunggak pajak tersebut dilakukan pemblokiran, penyitaan, dan lelang harta penunggak pa­jak untuk melunasi tung­gakan pajak, sehingga target penerimaan pajak bisa ter­capai sebagai sumber Pene­riman Negara untuk Pem­bangunan Bangsa,” sebut­nya lagi.

KPP Pratama yang su­dah melakukan penegakan hukum antara lain, KPP Pratama Padang Satu, di­mana satu Wajib Pajak (WP) diusulkan pencegahan dan dua WP dilakukan Pe­nyi­taan, KPP Pratama Padang Dua, dengan satu WP diu­sulkan pencegahan dan dua WP dilakukan Penyitaan, KPP Pratama Bukittinggi, dengan enam WP dilakukan penyitaan dan pemblokiran rekening, KPP Pratama Pa­ya­kumbuh, dengan satu WP diusulkan pencegahan dan dua WP dilakukan penyi­taan dan pemblokiran re­kening.

Selanjutnya, KPP Pra­tama Solok, dimana dua WP dilakukan penyitaan, KPP Pratama Jambi, dengan em­pat WP pelelangan, KPP Pratama Muara Bungo, de­ngan satu WP dilakukan penyitaan, KPP Pratama Bangko, dengan satu WP dilakukan penyitaan dan KPP Pratama Kuala Tung­kal, dengan tiga WP dilaku­kan penyitaan. (h/hel)

Editor: Administrator

Terkini

Lalu Lintas di Padang Lengang Saat PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:51 WIB

Bansos Beras 10 Kg di Padang Telah Disalurkan

Selasa, 20 Juli 2021 | 18:44 WIB
X