DPRD akan Panggil Sekdaprov

- Kamis, 14 April 2016 | 03:46 WIB

PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar untuk menanyakan kebenaran infor­masi adanya enam pejabat eselon II yang saat ini tidak lagi di­ikutkan secara optimal dalam pemerintahan.

Ketua Komisi I Bidang Pe­merintahan, Aristo Mu­nandar usai rapat kerja dengan mitra kerja SKPD di Pemprov Sumbar Rabu, (13/4) siang mengatakan, usai rapat kerja ini Komisi I akan menyampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar terkait dengan rencana memanggil Sekda Pro­vinsi Sumbar untuk menjelaskan informasi terkait dengan adanya enam pejabat eselon II yang saat ini tidak diikutkan lagi secara optimal di pemerintahan. Ko­misi I nantinya kata Aristo, akan menjelaskan kepada Ketua DPRD alasan pemanggilan Sek­da tersebut.

“Karena bagaimana pun sebagai mitra kerja, hal ini perlu dilakukan mengingat agar kemitraan Komisi I bisa terus berjalan,” terang politisi Partai Golkar itu di Ruang Rapat Khusus I DPRD Sumbar.  

Terkait dengan waktu pe­manggilan tambah Aristo, me­rupakan kewenangan dari Ke­tua DPRD Sumbar. “Tapi ka­lau lebih cepat tentu lebih baik karena pemerintahan terus berjalan,” pungkasnya.

Alasan pemanggilan Sekda tersebut lanjut Aristo tidak terlepas dari tugas berat yang nantinya akan dihadang Pem­prov Sumbar. “Terutama dalam kewenangan-kewenangan yang semakin banyak, kedua ke­bi­jakan pusat yang didelegasikan ke Gubernur,” paparnya.

Apalagi tahun depan bebe­rapa kewenangan yang sebe­lum­nya di Kabupaten/Kota akan menjadi tugas provinsi seperti, pendidikan, kehutanan, ESDM dan kelautan. “Gu­bernur se­bagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tentu tugasnya akan semakin berat dengan pen­de­  legasian tersebut. Makanya ini perlu diperjelas,” ujarnya.  

Anggota Komisi I Sitti Izzai Aziz yang hadir dalam rapat kerja itu juga sempat menanyakan perihal nasib enam pejabat Pemprov Sumbar itu kepada Kepala Badan Ke­pegawaian Daerah (BKD) Sum­bar, Jayadisman. Namun, Jayadisman enggan menjawab dan melemparkan pertanyaan ini kepada Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia.

Devi Kurnia pun menjawab normatif saja dengan me­nga­takan, bahwa hal tersebut yang bisa menjawab hanya Sekda, karena kewenangan untuk itu hanya ada pada Sekda.

“Saya bukan tidak mau menjawab pertanyaan ini, na­mun itu merupakan ke­we­na­ngan Sekda, saya tidak bisa menjawabnya,” elak mantan Penjabat (Pj) Bupati Kabu­paten Solok itu.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Kejar Target Vaksinasi 70%

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X