LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagri

- Jumat, 24 Juni 2016 | 05:48 WIB

PADANG, HALUAN—Pembatalan sejumlah peraturan daerah (Perda) di Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cukup me­ngun­dang perhatian banyak pihak. Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang isinya memuat tentang pelak­sanaaan mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) dan pendidikan Alquran untuk seluruh jenjang pen­didikan.

Jika Perda ini benar-benar dibatalkan, berarti tidak ada keharusan dunia pendidikan memberikan pemahaman tentang adat dan agama kepada peserta didik. Dalam Perda tersebut disebutkan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional di Sumatera Barat perlu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi dan sosiologi masyarakat berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), alam takambang jadi guru serta mengintegrasikan kearifan lokal dan keunggulan daerah.

Dalam pasal 14 tentang kurikulum juga disebutkan muatan lokal dalam kurikulum meliputi mata pelajaran: Budaya Alam Mingkabau (BAM) dan Pendidikan Al quran untuk SD, SMP dan SMA/ sederajat. Pelaksanaaan mata pelajaran ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Peme­rintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang­kabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu melihat, apa yang dilakukan Mendagri ini sama dengan mengubah filosofi Minangkabau adat basyandi syarak-syarak basandi kitabullah menjadi adat basandi adat, syarak-basandi syarak. Artinya hubungan antara adat dan agama adalah urusan yang terpisah, tidak berkaitan sama sekali.

Ia melihat, pemerintah sudah melakukan intervensi terhadap kearifan lokal masyarakat Minangkabau dengan menghapus Perda yang memuat tentang pemuatan mata pelajaran BAM dan baca Alquran. Pemerintah seakan tidak ingin urusan agama dan budaya diurus oleh daerah.

“Sudah sejak lama Sumbar menerapkan baca Alquran kepada siswa sebelum belajar. Hal ini bertujuan agar siswa memahami isi Alquran, sehingga pendidikan karakter terwujud. Peme­rintah kini seakan mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dan budaya menjadi urusan pusat, bukan urusan daerah,” ucapnya, Kamis (23/6).

Ia juga mempertanyakan apa yang salah dengan Perda ini sehingga harus dibatalkan. Seharusnya pemerintah pusat berterima kasih karena kearifan lokal suatu daerah diatur dalam Perda oleh pemerintah daerahnya.

Kepala SMPN 8 Padang Riadi mengatakan, dengan diberlakukannya kurikulum 2013, mata pelajaran BAM secara khusus telah dihapus, namun diintegrasikan dalam mata pelajaran seni dan budaya. Berbeda dengan sekolah yang masih menerapkan KTSP yang masih menggunakan mata pelajaran BAM. Jika mata pelajaran BAM dan baca Alquran ini dihilangkan dan tidak ada keharusan untuk diselenggarakan, ia sangat menyesalinya.

 “BAM ini merupakan salah satu cara me­nanam­kan nilai-nilai budaya Minangkabau kepada mayarakat. Jika ini hilang, apa yang akan terjadi pada generasi ini,” ucapnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB
X