Kaum Maboet Menangkan Gugatan atas UBH Cs

- Selasa, 28 Juni 2016 | 06:39 WIB

PADANG, HALUAN — Upaya pencarian keadilan Lehar (72), mamak kepada waris (MKW) Kaum Maboet, Koto Tangah  untuk mendapatkan tanah kaumnya yang dikuasai pihak lain dipenuhi majelis hakim PN Padang.

Majelis hakim yang diketuai Reno Listowo SH MH didampingi anggota Sutedjo SH MH dan Estiono SH MH sebagai anggota, dibantu panitera pengganti M Sultoni,  mengabulkan gugatan Lehar via kuasa hukumnya, untuk tiga objek tanah yang digugat sejak Januari 2016 lalu.

Sidang putusan dihadiri kua­sa hukum penggugat, kuasa hu­kum tergugat II, dan kuasa hukum tergugat III tanpa dihadiri tergugat I dan tergugat IV.

“Demi keadilan, PN Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata antara penggugat Lehar yang mem­beri­kan kuasa hukum kepada Rennal Arifin, Riefia Nadra, Elfia Winda, Wisnaldi, Meri Anggraini, Haf­nizal dan Joni Sudirman dari Kantor Hukum Rugai, melawan BPN sebagai tergugat I, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH) tergugat II, Soehinto Sadikin, pengusaha, tergugat III dan Hendriono, dosen, tergugat IV,” kata Reno.

Gugatan itu, disampaikannya, tentang perkara pada objek guga­tan Perkara Civil N0.90/1931 yang telah diputus oleh Landraad te Padang (PN Padang zaman Hindia Belanda) tertanggal 16 Mei 1931 atas nama tergugat Maboet yang telah sita tahan oleh PN Padang sejak 2 Desember 1982. “Duduk perkaranya, peng­gu­gat Lehar adalah MKW dalam Kaum Maboet, Suku Sikumbang, Koto Tangah, Padang,” katanya.

Adapun putusan yang dibaca­kan itu adalah, memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi (pembelaan), me­no­lak eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk selu­ruhnya. Dalam pokok perkara pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Lalu, kedua menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergu­gat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan ketiga menyatakan sertifikat hak guna bangunan (HGB) No.863, 28 Juli 2004 Surat Ukur No.00638/2004, 31 Januari 2004 seluas 2.203 m2 yang ter­letak di Bypass Kelurahan Aia Pacah, atas nama Yayasan Pen­didi­kan Bung Hatta (YPBH), sertifikat hak milik No.2689, 18 Juni 2010, GS No.2456, 15 April 2010 seluas 5.810 m2 yang ter­letak di Bypass Kelurahan Aia Pacah, atas nama Ir Soehinto serta sertifikat HGB No.212, 9 De­sember 2000, GS No.179/AP/2000, 18 November 2010 seluas 13.780 m2 di Bypass Aia Pacah atas nama Hendriono adalah batal demi hukum atau tidak mempu­nyai kekuatan hukum yang me­ngikat.

“Keempat, menghukum ter­gu­gat II, tergugat III dan tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak tersebut untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat. Selanjutnya kelima menghukum tergugat II untuk membayar ganti rugi secara mete­ril kepada penggugat sebesar Rp200 juta dan ganti rugi imma­terial sebesar Rp500 juta,” katanya.

Pada uraian keenam, menghu­kum tergugat III untuk membayar ganti rugi secara materil kepada penggugat sebesar Rp125 juta dan secara ganti rugi immateril sebesar Rp500 juta dan ketujuh menghukum tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara mate­ril kepada penggugat sebesar Rp125 juta dang anti rugi im­material Rp500 juta.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemko Padang Kejar Target Vaksinasi 70%

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:36 WIB

Wako Padang Hendri Septa Dikunjungi MUI Kota Makassar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:52 WIB

Petani di Padang Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:15 WIB
X