Agar Terhindar Korupsi, LPSE Harus Transparan Dalam Tender

- Sabtu, 2 Juli 2016 | 03:24 WIB

PADANG, HALUAN  —  Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta agar pejabat di daerah bisa melaksanakan proses tender proyek dengan benar. Diharapkan lagi tidak yang ‘dime­nangkan’ dalam proses pengadaan proyek itu.

“Kalau semuanya transparan tentu tidak ada yang dirugikan dalam pengadaan proyek tersebut. Sehingga diharapkan LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elek­tronik) memang benar-benar menjalankan fung­sinya,”ungkap Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Marlis, kepada Haluan kemarin di Padang menanggapi tertangkapnya pengusaha dan pejabat Sumbar oleh KPK, awal pekan ini .

Selama ini kata Marlis, LPSE belum menjalankan fungsinya dengan maksimal, sehingga masih ada yang terkesan dimenangkan. “Banyak juga yang bertanya kepada ketika kami sudah ikut tender di LPSE tetapi proyek menang itu ke itu saja,”tuturnya.

Dibutuhkan pembenahan dari daerah agar pengadaan seperti ini tidak  malah menjadi kasus hukum yang dapat merugikan diri dan daerah. “Hal seperti masih ada yang dimenangkan apalagi proyek besar tidak bisa dipung­kiri, tapi itu harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki akan menganggu proyek di dae­rah,”katanya.

Dilanjutkannya, dengan kasus korupsi yang menjerat pejabat di Sumbar juga dikhawatirkan akan membuat pemerintah pusat hilang kepercayaan kepada provinsi Sumbar. Sehingga dana APBN yang seharusnya masuk ke Sumbar untuk pembangunan infrastruktur bisa saja ditangguhkan pusat.

“Mereka (Pemerintah Pusat, red) akan sangsi nantinya karena ada ketakutan dana ini akan kembali diselewengkan di dae­rah,”tukasnya.

Dampak lainnya dari kasus itu, akan menimbulkan ketakutan bagi pejabat di daerah untuk melaksanakan kegiatan pusat, karena ada bayang-bayang kece­masan akan terjerat kasus korupsi.

“Pejabat di Sumbar akan pi­lih-pilih nantinya dengan proyek pusat ke daerah, tentunya hal ini akan membuat pertumbuhan infrastruktur di daerah lambat dan roda ekonomi di Sumbar akan terpengaruh, karena tidak ada proyek lagi,”paparnya.

Dihubungi terpisah Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arakdius Dt. Intan Bano, mengatakan mes­ki DPRD Sumbar sering meminta laporan terkait dengan realisasi dana APBN namun tidak pernah dipenuhi Pemprov Sumbar. “Pa­da­hal perlu ada sinergi antara dana APBN dan APBD dalam evaluasi yang dilakukan, tapi itu tidak pernah dikabulkan,” tu­kasnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Hendri Septa Kukuhkan Pengurus PPCB Padang

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:20 WIB

Wako Padang Motivasi Generasi Muda di Kurao Pagang

Senin, 25 Oktober 2021 | 06:27 WIB

DPRD Dukung Padang Jadi Kota Layak Anak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 13:01 WIB
X