Ferizal Ridwan: Jika Tidak Saya Luruskan, Bupati Irfendi Arbi Berpotensi Langgar UU

- Senin, 21 Agustus 2017 | 09:25 WIB

 

LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM--Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota buncah pascapelantilan yang dilakukan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan kepada dua orang eselon II dan mengembalikan jabatan Sekdakab kepada Yendri Thomas Jumat (18/7). 

Sebelumnya, Yendri Thomas dinon-jobkan oleh Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi tanggal 26 mei 2017 silam dan mengangkat M. Yunus sebagai Plt Sekdakab.
 
Kebuncahan inipun di tanggapi oleh Pemprov Sumbar dengan menyebar Press Release melalui Biro Humas Pemprov Sumbar terkait keputusan pelantikan ini. 

Namun, Wakil Bupati menilai adanya isu yang mencuat di tengah masyarakat ini dikarenakan ada pihak yang kebakaran jenggot yang notabene tida pro masyarakat Limapuluh Kota.
 
Informasi yang dihimpun Haluan, kebuncahan sudah mulai terasa saat Ferizal Ridwan mengutarakan keputusannya ini di hadapan seluruh ASN saat apel pagi pegawai, Jumat (18/7). 

Keputusan ini menuai polemic sebelum berlangsungnya pelantikan. Bahkan Plt. Sekda yang sebelumnya ditunjuk pada 26 Mei 2017 oleh Bupati Limapuluh Kota, M. Yunus tidak hadir dalam pelantikan.
 
Usai pelantikan, berembus isu ketengah masyarakat bahwa keputusan melantik pejabat dan mutasi disaat Bupati Limapuluh Kota menunaikan ibadah haji sangat tidak tepat dan tidak sah. 

Di beberapa grup Whatsapp seperti Luak 50 dan Gonjong Limo yang diisi oleh elit dan tokoh Limapuluh Kota terjadi pro kontra. 

Sampai pada akhirnya tersebar juga Press Release dari Humas Pemprov Sumbar yang menyatakan pelantikan tidak sah karena bertentangan amanat Bupati yang meminta agar tidak adanya mutasi saat dirinya cuti naik haji dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Limapuluh Kota pun angkat bicara. Keputusan untuk melantik dua pejabat eselon II dan meletakkan kembali jabatan Sekdakab kepada Yendri Thomas ini maksudkan untuk meluruskan apa yang tidak semestinya berjalan selama ini di Pemkab Limapuluh Kota dan hal ini sudah sesuai dengan aturan dan pertimbangan yang matang. 

Disamping itu, pelantikan ini juga setelah meminta pendapat dan rekomendasi dari Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) kemendagri dan Gubernur Sumbar terlebih dahulu dengan maksud meluruskan kembali kesalahan yang telah terjadi selama ini.
 
“Saya hanya ingin meluruskan apa yang salah selama ini. Masa ada di suatu Pemkab ada 16 jabatan yang Plt. Ini jelas ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu saya laksanakan sekarang. Soal kebuncahan yang terjadi di tengah masyarakat, itu dicuatkan oleh segelintir orang yang biasa berperan sebagai pembisik di lingkungan Pemda Limapuluh Kota, bukan dari Bupati sendiri. Pelantikan ini sudah diketahui oleh Bupati dan tidak ada hal yang membuat hubungan kami akan renggang. Keputusan untuk melantik sudah dipertimbangkan sedemikian mungkin dan telah memalui konsultasi dengan Gubernur Sumbar dan KASN Kemendagri, bahkan saya ada rekaman pembicaraan antara saya dengan komisioner KASN,” kata Wakil Bupati Limapuluh Kota kepada Haluan, Minggu (20/8).
 
Wakil Bupati juga heran adanya pihak yang kebakaran jenggot selepas dirinya melantik dua kepala dinas dan Sekda Kabupaten Limapuluh Kota.

 Padahal apa yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan UU No 23 Pasal 66 ayat 1 poin C tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Izin Menteri Dalam Negeri No 855/5380/OTDA poin no 2 tanggal 21 Juli 2017. 

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X