Pemko Padang Diminta Cabut SE tentang Jam Operasional Tempat Usaha, Kadin Padang: Membuat Gaduh

- Senin, 31 Mei 2021 | 15:30 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Padang mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk segera mencabut atau membatalkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang jam operasional rumah makan, kafe, mal dan bidang usaha lainnya. 

Wakil Ketua Kadin Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai SE dengan nomor 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 itu telah membuat gaduh di tengah masyarakat dan pelaku usaha karena diterbitkan tanpa melihat pertimbangan dan kondisi dunia usaha di tengah pandemi Covid-19 seperti saat sekarang.

“Apakah Wali Kota Padang Hendri Septa mengeluarkan surat tanpa mempertimbangkan, mengkaji dan melihat kondisi di lapangan, seperti sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), pembentukan tim gabungan untuk penegakan (prokes) itu serta penetapan sanksi pelanggaran bagi tempat hiburan atau tempat kuliner yang tidak menyediakan fasilitas kebersihan,” katanya dalam rilis yang diterima harianhaluan.com, Senin (31/5/2021) pagi. 

Jika tidak atau belum, kata pria yang juga merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, studi tiru penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah dan menelan biaya hingga miliaran rupiah akan menjadi sia-sia. “SE ini terkesan atau terindikasi menjadi cikal bakal penetapan jam malam di Kota Padang. Kalau malam dilarang, kenapa tidak diperlakukan sama juga pada siang hari,” ucapnya.

Dia melihat SE tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan lantaran karena bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat yang mencari nafkah, serta adanya indikasi potensi praktek pemerasan yang bisa saja dilakukan oleh oknum petugas atau aparat kepada pemilik usaha atau penyalahgunaan wewenang. “Dengan penutupan dan diberlakukannya jam malam pada kegiatan usaha masyarakat tersebut apa menjamin itu akan efektif,” ucapnya.

Dia menyarankan kepada Pemko Padang untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan secara konsisten dan malah akan berdampak kepada wibawa daerah yang saat ini dipimpin oleh Hendri Septa. “Jangan membuat aturan jika tidak mampu dan konsisten dalam penerapannya,” katanya.

Esa pun mengaku bahwa dirinya sudah banyak sudah banyak mendapatkan laporan atau keluhan dari pelaku usaha kafe, rumah makan dan restoran terkait kebijakan Pemko Padang. “Banyak pelaku usaha bertanya kepada kami tentang SE ini dan mereka sangat menyayangkan surat edaran yang dikeluarkan itu,” ujarnya.

Salah seorang pengusaha yang mengeluh tersebut, adalah Af. Menurutnya, SE itu juga terintegrasi dengan operasi yustisi Covid-19 yang dinilai merugikan dirinya dan pengusaha di bidang sejenis, seperti rumah makan, kafe dan sebagainya. “Seperti pengurangan jam operasional berdampak ke omzet kami. Omzet berkurang berarti pemotongan honor karyawan, dampaknya itu ke karyawan, terutama bagi yang sudah berkeluarga,” katanya.

Namun demikian, meski dirinya menentang SE tersebut, dia tetap menjalankan prokes yang dianjurkan pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak dan menyediakan tempat pencucian tangan. Sementara ketika petugas razia, mereka malah terlihat seperti tak mengimplementasikan (prokes) itu, seperti menyentuh orang yang diperiksa tanpa mencuci tangan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Berkebun, LBH Padang Usung Konsep Urban Farming

Kamis, 23 September 2021 | 16:46 WIB

8.000 Penerima Bansos di Padang Sudah Divaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:40 WIB

Kebakaran di Lapai Padang, Enam Unit Rumah Hangus

Selasa, 21 September 2021 | 11:36 WIB

Hendri Septa Usulkan Sejumlah Nama Pj Sekda Kota Padang

Senin, 20 September 2021 | 22:25 WIB
X