Kadispar Pekanbaru Ngaku Tak Tahu

Administrator
- Jumat, 9 Januari 2015 | 20:00 WIB

Politisi Demokrat ini mera­sa kaget kenapa dana miliaran rupiah tersebut bisa masuk dan disetujui padahal sama sekali tidak diusulkan Kepala Dinas Pariwisata. “Ini kan aneh dan dananya tidak sedikit. Saya rasa ini kesalahan fatal,” jelasnya.

Noviwaldy yang akrab disa­pa Dedet ini belum dapat memastikan anggaran siluman tersebut. Pasalnya, Ia menga­ku, belum melihat draft AP­BD selesai verifikasi dan disetujui Pimpinan DPRD Riau.

“Saya belum melihat wu­judnya, tanya sama yang menye­tujui kemarin, ketua, ketua fraksi, kenapa itu bisa disetujui,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi E DPRD Riau, M.Adil. Politisi Hanura ini mengungkapkan, anggaran senilai Rp67 milyar tersebut sama sekali belum ada peren­canaannya. “Yang itu kan belum ada DEDnya dan jika dilihat apakah sudah wajar untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Seperti dirilis sebelumnya, Komisi E DPRD Provinsi Riau menemukan adanya ang­garan siluman dalam APBD 2015. Anggaran siluman yang nilainya mencapai Rp67 mi­liar tersebut berada  di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Hal ini terungkap dalam hearing Komisi E dengan Dinas Pari­wisata Provinsi Riau, Rabu (7/1) lalu.

Dalam hearing tersebut, Anggota komisi E DPRD Ri­au Syafrudin Poti mem­per­tanyakan adanya mata ang­garan yang mencapai hampir Rp67 miliar, dan itu tidak pernah sama sekali melewati pembahasan bersama Komisi Terkait di DPRD dan Dinas Pariwisata, karena jika prog­ram itu sudah diajukan dari awal semestinya sudah ada DED-nya. Kegiatan puluhan miliar rupiah yang kegiatannya  berada di Kabupaten Inhu, Kuansing dan Pelalawan serta Kampar.

Sementara itu, Kadispar Riau Said Syarifudin dalam rapat kerja itu mengakui kegia­tan anggaran penumpang gelap seperti pembangunan Res­toran Terapung di Danau Raja Kabupaten Inhu bukan prog­ram mereka.“Saya terus terang saja merasa terkejut, dan tidak mengetahui kegiatan itu kare­na sebelumnya tidak ada pem­bahasan program tersebut,” ungkap Said Syarifudin ketika diminta penjelasan dalam rapat itu.

Diakuinya, perencanaan ataupun DED untuk kegiatan anggaran yang muncul bela­kangan itu  tidak pernah di­usulkan oleh satkernya saat pengajuan anggaran untuk APBD Riau 2015.

Menurut Said Syarifudin, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan dewan apakah akan melanjutkan kegiatan tersebut atau tidak, karena dewan juga mempertanyakan urgensi ke­pe­ntingan masyarakat riau atas program itu. (hr)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

HOSHINOYA Bali Kenalkan Sensasi Jepang di Resor Mewah

Rabu, 17 November 2021 | 20:33 WIB

20 Tempat Wisata Sumbar yang Lagi Hits 2021

Rabu, 17 November 2021 | 18:34 WIB

10 Wisata Sumbar yang Buka dan Bisa Dikunjungi

Rabu, 17 November 2021 | 11:32 WIB

50 Tempat Wisata Sumbar Terbaru yang Wajib Dikunjungi

Selasa, 16 November 2021 | 20:04 WIB

34 Juta Tenaga Kerja Parekraf Terdampak Pandemi

Rabu, 10 November 2021 | 08:20 WIB
X