Kasus 2 Mobdin Gubri dan Wagubri Berlanjut

- Minggu, 11 Oktober 2015 | 18:57 WIB

“Masih koordinasi dengan BPKP. Pasalnya, beberapa unsur pimpinan BPKP Riau kan baru diganti,” ujar Kepala Kejari Pekanbaru, Edy Birton, kepada Haluan Riau akhir pekan lalu.

Koordinasi yang dilakukan dengan BPKP, menurut Edy, mutlak dilakukan untuk menge­tahui apakah ada indikasi ke­rugian negara dalam pengadaan mobil dinas tersebut. Meskipun pihak kejaksaan telah memegang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Provinsi Riau Tahun 2013 lalu yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.

Namun hasil audit yang akan dilakukan BPKP nantinya akan mempertegas adanya dugaan penyimpangan yang menimbul­kan kerugian negara atas per­soalan tersebut.

“Kita minta tolong BPKP Riau untuk memperdalam. Bisa jadi ada temuan lebih lanjut. Jika temuan BPKP menyatakan ada penyimpangan, proses pe­nanga­nan akan ditingkatkan ke penyeli­dikan oleh Pidsus (Pidana Khu­sus, red) Kejari Pekanbarui ,” tukas Edy.

Pembelian kedua mobil dinas merek Toyota Land Cruiser ter­sebut diketahui kelebihan be­sa­ran silinder atau CC. Pembelian tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, tentang Standarisasi Sarana dan Pra­sarana Kerja Pemerintah Daerah.

Kelebihan besaran silinder atau CC masing-masing 300 dan 1.300 cc untuk kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Persoalan ini terungkap berdasarkan LHP Provinsi Riau Tahun 2013 lalu yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Dari informasi yang berhasil dirangkum Haluan Riau di­sebut­kan, terjadi pemborosan anggaran akibat pengadaan kendaraan tersebut. Pejabat Pembuat Ko­mit­men diduga tidak mem­per­hati­kan ketentuan yang berlaku. Dalam rekomendasinya, BPK meminta kepada Gubernur un­tuk memberikan sanksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Total nilai kedua kendaraan tersebut mencapai lebih dari Rp4 miliar. Kendaraan tersebut telah lunas dibayar kepada pihak re­kanan pemenang tender CV Kana Surya Sejahtera untuk pengadaan mobil dinas Gubernur Riau dan CV Surya Dinda untuk pengadaan mobil dinas Wakil Gubernur Riau.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Taman Niaga Batam Jadi Kampung Tangguh Narkoba

Minggu, 20 Juni 2021 | 20:27 WIB
X