Syarat dan Mekanisme Amandemen UUD 1945

- Selasa, 14 September 2021 | 17:05 WIB
Syarat dan Mekanisme Amandemen UUD 1945 (Sumber gambar: mpr.go.id)
Syarat dan Mekanisme Amandemen UUD 1945 (Sumber gambar: mpr.go.id)

HARIANHALUAN.COM - Wacana amandemen UUD 1945 ramai menjadi perbincangan publik. Pendapat kubu pro dan kontra silih berganti menghiasi lini masa media sosial. Salah satu alasannya, karena ramai wacana terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Meski kabar terakhir mengatakan, Jokowi menolak wacana tersebut.

Melaksanakan amandemen UUD 1945 bukan perkara mudah. Perlu ada kajian yang strategis dan mendalam, sebelum melakukan amandemen UUD 1945. Selain itu, diperlukan beberapa persyaratan mutlak untuk melakukan amandemen UUD 1945. Persyaratan dan mekanisme amandemen Uud 1945 diatur dalam UUD 1945 Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Lantas, bagaimaa mekanisme dan apa saja syarat amandemen UUD 1945 yang dibutuhkan?

  • Membutuhkan Suara Mayoritas di Parlemen

Dilansir melalui beberapa sumber, syarat pertama amandemen UUD 1945 adalah mendapat restu suara mayoritas dari dalam parlemen. Hal tersebut disampaikan oleh Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negera. Feri menjelaskan, untuk melakukan amandemen UUD 1945, diutuhkan suara mayoritas perwakilan rakyat di parlemen.

Jika amandemen UUD 1945 datang dari kubu pemerintah, harus dipastikan jika mendapat persetujuan dari partai-partai lain. Sehingga, tidak ada partai lain yang menentangnya. "Atau setidak-tidaknya pemerintah hendak memastikan tidak ada partai yang menentang gagasan perubahan UUD 1945 dengan menguasai berbagai partai," kata Feri, dikutip melalui IDN Times.

  • Amandemen UUD 1945 Diusulkan oleh Minimal 1/3 Anggota Parlemen

Dilansir melalui dpr.go.id, amendemen UUD 1945 harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota parlemen. Kemudian, setiap usul perubahan pasal UUD 1945 diajukan secara tertulis dan menunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah. Serta harus menyertakan alasan perubahan tersebut.

Ini merupakan mekanisme pertama, untuk mengajukan amandemen UUD 1945. Sebelum nantinya sampai pada sidang lanjutan untuk membahas amandemen UUD 1945.

  • Sidang MPR Dihadiri Minimal 2/3 Anggota Parlemen

Untuk melakukan amandemen UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Hal tersebut sudah menjadi persyaratan mutlak, dan tidak bisa diganggu-gugat.

Ini merupakan mekanisme selanjutnya, setelah usulan perubahan pasal UUD 1945 diterima oleh MPR.

  • Jumlah Anggora Parlemen yang Dibutuhkan untuk Amandemen UUD 1945

Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen, ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ini mekanisme terakhir yang dilakukan dalam proses amandemen UUD 1945.

Halaman:

Editor: Rizky Adha Mahendra

Sumber: dpr.go.id, idntimes.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengertian Lingkungan Hidup dan Cara Menjaganya

Jumat, 24 September 2021 | 19:13 WIB

Keistimewaan Membaca Surah Surah Al Kahfi di Hari Jumat

Jumat, 24 September 2021 | 06:56 WIB

Ekosistem: Definisi dan Komponen Pembentuknya

Rabu, 22 September 2021 | 20:19 WIB
X