Tujuan, Ciri dan Jenis Norma Hukum

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 22:00 WIB
Norma Hukum (Ruswanti)
Norma Hukum (Ruswanti)

1. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Lembaran, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, merupakan aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara sehingga kuat untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Hukum ini berlaku secara menyeluruh dan mengikat bagi setiap warga di suatu negara karena telah disahkan secara tertulis, baik wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Selain itu, norma hukum tertulis dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut.

     ·  Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum ini juga mengatur hukuman apa saja yang diberikan kepada pelanggar tindak pidana tersebut. Biasanya, sanksi yang berat harus melibatkan penegak hukum.

Pelanggar hukum dapat dikenai sanksi karena menyebabkan kerugian, baik material maupun nonmaterial, pada orang lain maupun masyarakat luas. Contoh kasusnya, perampokan dan pembunuhan terhadap korban (pemilik rumah). Pelaku perampokan akan dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

     ·  Hukum Perdata

Hukum perdata adalah bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan untuk kepentingan seseorang (individu) di lingkungan kelompok sosial (masyarakat). Hak dan kewajiban juga diatur di dalamnya. Biasanya, hukum perdata berkaitan dengan persoalan personal yang tidak merugikan banyak pihak (masyarakat luas). Sebagai hukum sipil atau privat, hukum perdata akan berlaku dalam jenis tulisan maupun tidak tertulis.

Contohnya, persoalan utang-piutang yang tidak melibatkan masyarakat lain. Kerugiannya hanya dirasakan oleh salah satu pihak (individu). Pelanggar hukum ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan pada kitab hukum perdata, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Akan tetapi, hukum ini tidak secara resmi dituangkan dalam lembaran-lembaran negara yang memiliki kekuatan hukum. Biasanya, hukum tidak tertulis ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat. Mereka mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakatnya dengan hukum-hukum yang tidak diatur dalam lembaran hukum tertulis.

Umumnya, mereka menitikberatkan pada kepercayaan yang secara turun temurun diwariskan kepada pengguna hukum lainnya, dengan cakupan yang lebih sempit. Terkadang, hukum ini berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena sifatnya tidak tertulis.

Selain itu, hukum tidak tertulis juga memiliki ketentuan sanksi bagi pelanggar, yang  dapat berupa hukuman sosial, kurungan, denda, atau dikeluarkan dari suku adat tersebut. Biasanya, wewenang menentukan hukum tidak tertulis diberikan kepada ketua adat atau tokoh adat.

Contohnya, suku adat tertentu memiliki kepercayaan, bagi siapapun yang melanggar norma akan mendapatkan hukuman yang bersifat mistis, seperti kutukan. Hukum ini tidak ditulis seperti halnya Undang-Undang atau KUHP, tetapi secara berantai disampaikan kepada keturunannya.

Halaman:

Editor: Ruswanti

Sumber: Gramedia.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengertian, Unsur dan Fungsi Sejarah

Rabu, 22 Juni 2022 | 11:25 WIB

Unsur, Rumus dan Contoh Soal Lingkaran

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:37 WIB

Apa Hukum Kekekalan Massa Dan Siapa Penemunya?

Rabu, 22 Juni 2022 | 03:14 WIB
X