PNP, Institusi Kemendikbudristek Pertama Lakukan Evaluasi Manajemen Risiko

- Kamis, 25 November 2021 | 10:40 WIB
Direktur PNP, Surfa Yondri.
Direktur PNP, Surfa Yondri.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Politeknik Negeri Padang (PNP) adalah lembaga pendidikan vokasi pertama yang berani menyusun dan mengevaluasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Hal itu diungkapkan Rahma, Auditor Madya dari Inspektorat Jenderal Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Irjen Mendikbudristek), pada hari kedua Pelatihan dan Workshop Manajemen Risiko Politeknik Negeri Padang yang diselenggarakan di Truntum Padang Hotel Brand baru Grand Inna Padang Hotel, 22-23 November 2021.

Baca Juga: PNP Latih Pengelola UMKM untuk Digital Marketing

Rahma membatasi “Manajemen Risiko” sebagai proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat mempengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (risk appetite), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.

Lebih lanjut Rahma merinci 7 macam risiko yang dihadapi instansi Kemendikbusristek, termasuk PNP: risiko sebelum diterapkannya pengendalian untuk memitigasi risiko (risiko melekat); risiko yang masih ada setelah pengendalian untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko (risiko sisa); risiko yang disebabkan perubahan kebijakan dan lingkungan kerja (risiko strategis); risiko yang disebabkan kegagalan pada sumber daya manusia, proses, dan sistem di satuan kerja, faktor eksternal, dan aspek-aspek legal (risiko operasional); risiko yang disebabkan kegagalan memenuhi kewajiban (risiko keuangan); risiko yang disebabkan tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan (risiko kepatuhan); dan risiko yang disebabkan kecurangan (risiko kecurangan).

Baca Juga: Direktur Imbau Semua Warga PNP Pertahankan Kebersamaan

Dalam sesi berikutnya, Taufik Maulana Hamzah Putra, Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (Korwas IPP) Sumbar menyatakan, penyusunan manajemen risiko berkait erat dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Karenanya Direktorat Jenderal Kebudayaan membenahi tata kelola pengelolaan program dan kegiatan dengan menyusun manajemen risiko, yang digunakan sebagai instrumen dalam mengelola suatu program dan kegiatan secara sistematik, berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh seluruh jajaran dan personil pemerintahan.

Hal ini guna memberikan keyakinan bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan dan/atau sasaran dapat diidentifikasi dan dikelola, sehingga risiko tersebut berada dalam batas-batas yang dapat diterima, terang pria kelahiran Jember, 19 Mei 1969.

Dirjen Kebudayaan harus mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik karena jika risiko tidak dapat diantisipasi maka berpotensi mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Pelestarian Ex Situ

Selasa, 30 November 2021 | 22:46 WIB

Pelestarian In Situ

Selasa, 30 November 2021 | 22:23 WIB

Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Selasa, 30 November 2021 | 22:16 WIB

Keanekaragaman Hayati Tingkat Jenis atau Spesies

Selasa, 30 November 2021 | 22:12 WIB

Faktor-Faktor Pembentuk Keanekaragaman Hayati

Selasa, 30 November 2021 | 22:08 WIB

Manfaat Keanekaragaman Hayati untuk Kehidupan Manusia

Selasa, 30 November 2021 | 11:46 WIB

Manfaat dan Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Selasa, 30 November 2021 | 09:07 WIB

Pengertian dan Contoh Keanekaragaman Tingkat Genetik

Selasa, 30 November 2021 | 09:03 WIB

Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem

Senin, 29 November 2021 | 21:07 WIB
X