Lembaga Pelindung dan Penegak Hukum di Indonesia

- Rabu, 8 Desember 2021 | 22:04 WIB
57 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus jadi ASN terus berjuang dengan mengirimkan surat ke Jokowi
57 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus jadi ASN terus berjuang dengan mengirimkan surat ke Jokowi

Baca Juga: Jaksa Agung R Soeprato Diusulkan Jadi Nama Jalan di Padang, Ini Kata Wako Hendri Septa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  1. Definisi KPK

Badan penegak terakhir adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini didirikan tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa itu KPK? KPK adalah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

KPK memiliki lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selain itu, KPK juga bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Maksud dari kolektif kolegial adalah sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dan mengedepankan semangat keberasamaan.

  1. Visi dan Misi KPK

Visi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

  1. Tugas KPK

Berikut tugas dari KPK.

  1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi.
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi.
  4. Mencegah tindak pidana korupsi.
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas koordinasi dari KPK, yaitu:

  1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
  4. Mendengar pendapat atau mengadakan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

Halaman:

Editor: Ruswanti

Sumber: Kompasbelajar.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X