Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Kamis, 9 Desember 2021 | 17:57 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ruswanti)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ruswanti)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga negara ini dibentuk berdasar pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E.

Berdasarkan hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Lalu, apa saja tugas dan wewenang BPK?

Nah, tugas dan wewenang BPK diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BAB III tentang Tugas dan Wewenang. Berikut ulasan selengkapnya, yang dilansir dari sumbar.bpk.go.id. Yuk, simak!

 

Tugas BPK

Tugas BPK (Ruswanti)

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 BAB III Bagian Pertama, tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain sebagai berikut.

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  3. Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
  4. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
  5. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
  6. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD.
  7. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  8. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

 

Wewenang BPK

Halaman:

Editor: Ruswanti

Sumber: sumbar.bpk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Begini Cara Cek Hasil UTBK SMBPTN 2022

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:46 WIB
X