Kemdikbud Luncurkan Bantuan bagi Tenaga Pendidikan

- Selasa, 17 November 2020 | 22:38 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) non-PNS di Lingkungan Kemdikbud Tahun 2020. Bantuan diberikan kepada sekitar 2 juta penerima dengan besaran bantuan yang diberikan adalah Rp1,8 juta untuk masing-masing penerima.

Sebagaimana disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam peluncuran BSU  tersebut secara daring, Selasa (17/11/2020), bantuan tersebut diberikan untuk membantu para ujung tombak pendidikan tersebut yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Salah satu hal kenapa pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan di berbagai macam sekolah yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak. 

"Tapi, mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tetap juga bidang ekonomi,” ujarnya dilansir dari laman Setkab.go.id.

Penerima BSU terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS, yang terdiri dari guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, dan pendidik kesetaraan. BSU diberikan juga kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

“Kami menyasar total sekitar lebih dari 2 juta (orang), 162 ribu dosen dari PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta), dan sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi,” ujarnya. Total anggaran yang diberikan adalah Rp3,67 triliun.

Disampaikan Nadiem, persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU sangat sederhana, yaitu:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  3. Memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan;
  4. Tidak menerima Bantuan Subsidi Upah/Gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker); dan
  5. Tidak menerima Kartu Prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Alasan bantuan tidak diberikan kepada penerima BSU dari Kemnaker dan Kartu Prakerja, tutur Mendikbud, agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut adil dan tidak tumpang-tindih. “Tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan. Ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien,” tuturnya.

Disampaikan Nadiem, BSU akan disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020. Terkait mekanisme pencairan BSU, Kemdikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU. Bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id, bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi. 

"Untuk yang perguruan tinggi di Pangkalan Data Dikti pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain, rekening bank masing-masing, dan lokasi bank cabang,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Jenis Magnet dan Cara Membuatnya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 22:56 WIB

Manfaat Magnet dalam Kehidupan Sehari-hari

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:36 WIB

Para Ilmuwan Peneliti Magnet dan Manfaat Magnet

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:40 WIB

Penjelasan Tentang Magnet dan Gaya Magnet

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:14 WIB

Irman Gusman Berharap Perguruan Thawalib Terus Maju

Selasa, 19 Oktober 2021 | 14:19 WIB

4 Sekolah di Pariaman Direhab Melalui DAK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:55 WIB

85% Keberhasilan Seseorang Ditentukan oleh Soft Skill

Selasa, 19 Oktober 2021 | 07:07 WIB

4 Puasa Wajib dalam Islam

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:52 WIB

Tata Cara Ibadah Haji yang Perlu Diketahui

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:43 WIB

Bagikan Ceritamu Bersama Daihatsu

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:05 WIB

Cara Kenalkan Lima Rukun Islam Kepada Anak-Anak

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:40 WIB

Terpopuler

X