Abdul Kahar: Target Utama BSU PTK, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

- Sabtu, 21 November 2020 | 13:31 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Abdul Kahar mengatakan, target utama BSU PTK ini pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.

"Secara rinci, ada 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tenaga kependidikan yang tersentuh langsung bantuan ini, mulai dari pendidik PAUD, dosen, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta," katanya pada acara Dialog Produktif bertema Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS, yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melibatkan Jurnalis Ubah Laku, kemarin.

Syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana, yaitu warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Data penerima manfaat ini sudah ada di Kemendikbud sehingga pada tanggal 16 November lalu, penyaluran BSU PTK sudah mulai disalurkan. Data tersebut berasal dari Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK.

"Data ini sudah kami padankan dengan data BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. Jadi betul-betul data yang kami pakai bukan usulan dari sekolah, tapi pangkalan data kami sudah ada. Jadi tinggal kami ambil sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan," tegas Dr. Abdul Kahar.

Abdul Kahar menyampaikan, guru, dosen dan tenaga pendidikan juga terdampak pandemi Covid-19, bukan hanya masyarakat dan pelaku usaha.

"Inilah yang menjadi gagasan Kemendikbud agar pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS mendapatkan subsidi. Mudah-mudahan program ini memberikan tambahan penghasilan kepada teman-teman kami yang ada di garda terdepan," terangnya.

Terkait validasi data, Dr. Abdul Kahar menerangkan lebih lanjut data-data valid. Apalagi melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, pihaknya semakin yakin data-data tidak ada yang ganda.

"Sekiranya ada data yang tercecer, dalam artian memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar yang masuk. Mungkin nanti kami minta dari Dinas Pendidikan segera memperbarui data. Tentu acuan kami data yang sudah terdaftar di batas tanggal terakhir 30 Juni yang lalu. Kalau baru memasukkan data tentu tidak bisa," terangnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Jenis dan Contoh Teks Prosedur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 20:07 WIB

10 Contoh Teks Prosedur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:26 WIB

Tujuan dan Contoh Teks Prosedur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:02 WIB

Langkah-Langkah Pembuatan Teks Prosedur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 17:56 WIB

Ciri, Struktur dan Kaidah Bahasa Teks Prosedur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:54 WIB

Penjelasan Tentang Pancaindra dan Fungsinya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:18 WIB

Perbedaan Kolonialisme dan Imperialisme

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:22 WIB

Penaklukan Konstatinopel di Tangan Bangsa Turki

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:17 WIB

Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:34 WIB

Tujuan, Macam dan Dampak Kolonialisme

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:11 WIB

SDN 10 Painan Siap Menuju Sekolah Terbaik di Pessel

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:07 WIB

PNP Beri Reward Puluhan Juta untuk Lulusan Terbaik

Selasa, 26 Oktober 2021 | 07:58 WIB
X