Perkembangan Demokrasi di Indonesia Tahun 1945 Sampai Sekarang

- Rabu, 16 Februari 2022 | 20:54 WIB
Gedung MPR/DPR/DPD (Ruswanti)
Gedung MPR/DPR/DPD (Ruswanti)

Apakah kamu tahu makna dari demokrasi? Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang berarti berarti rakyat atau khalayak serta ‘kratos’ adalah pemerintahan. Salah satu ahli pemerintah sekaligus mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

Demokrasi sendiri adalah salah satu bentuk untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dapat menjadi jalan untuk mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat atau penguasa di bawah pengawasan rakyat.

Dalam sejarah sistem pemerintahan Republik Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Demokrasi dapat digunakan sebagai alat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.

Pada beberapa hari yang lalu, indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan dan mencapai peringkat 52 dunia. Oleh karena itu, mari kita membahas tentang perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang untuk mengetahui bagaimana demokrasi berlaku. Melansir dari Merdeka.com, berikut penjelasan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Pengertian, Ciri-Ciri dan Jenis Demokrasi

  1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi parlementer adalah demokrasi pertama dari Indonesia. Demokrasi ini menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Hal ini mengakibatkan persatuan yang ada selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

Sistem parlementer dimulai sebulan sesudah kemerdekaan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan, sistem demokrasi parlementer ini memiliki nilai demokrasi yang lemah. Sebab, sistem ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada Undang-Undang Dasar 1950, sistem parlemen yang berlaku terdiri dari badan eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta para menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Sayangnya, karena parlementer membentuk fragmentasi partai-partai politik sehingga jarang dapat bertahan lama. Sebab, koalisi yang dibangun mudah pecah dan mengakibatkan destabilisasi politik nasional.

Pernyataan di atas mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekrit 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Selain itu, adanya ketidakikutsertaan anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru. Sejak saat itu, demokrasi parlementer di Indonesia berakhir.

Halaman:

Editor: Ruswanti

Sumber: Merdeka.com, penerbitbukudeepublish.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

3 Cerita Dongeng Anak yang Memuat Nilai Moral

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:56 WIB

3 Cerita Legenda Indonesia yang Populer

Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:40 WIB
X