Politeknik Negeri Padang Lakukan Reformulasi & Strategi Persiapan Penilaian IKPA 2022

HARIANHALUAN - Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Baca Juga: Politeknik Negeri Padang Siapkan Strategis Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja IKPA pada tahun anggaran 2021 memiliki 13 indikator yang terfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

IKPA pada TA 2021 telah efektif meningkatkan perhatian K/L terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan K/L terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kinerja 13 indikator pada IKPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Baca Juga: Raih Peringkat 3 Pomprov, Atlet Politeknik Negeri Padang Siap Wakili Sumbar ke Pomnas 2022

Pada TA 2022 dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Latar belakang reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja serta untuk menetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.

Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Adapun perubahan indikator kinerja serta tatacara penilaian IKPA 2021 mencakup 4 aspek: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran (15%), kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran (28%), efisiensi pelaksanaan anggaran (47%), dan efektifitas pelaksanaan anggaran (10%), sedangkan reformulasi ikpa 2022 mencakup 3 aspek: kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%).

Di sisi lain, 13 indikator kinerja IKPA 2021 mencakup revisi DIPA (5%), deviasi halaman 3 DIPA (5%), pagu minus (5%), data kontrak (10%), Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (8%), Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) (5%), Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) (5%), penyerapan anggaran (15%), capaian output (17%), penyelesaian tagihan (10%), retur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (5%), pengembalian SPM (5%), dan perencanaan kas (5%).

Di sisi lain, IKPA 2022 hanya mencakup 8 indikator: kinerja revisi DIPA (10%), deviasi halaman 3 DIPA (10%), data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%), dispensasi SPM (5%), penyerapan anggaran (20%), dan capaian output (25%).

Dari segi perubahan tatacara penilaian, dalam DIPA IKPA 2021, revisi pagu tetap memperhitungkan 4 jenis kode revisi, sedangkan IKPA 2022 mencapai 14 jenis kode revisi. Deviasi Halaman 3 DIPA IKPA 2021 dihitung dari rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif, tidak ada batasan maksimum deviasi (bisa lebih dari 100%).